New York (ANTARA News) - Badan eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menilai prospek perekonomian Indonesia untuk jangka menengah masih cukup kuat, meski saat ini ada pelemahan aktifitas ekonomi, asalkan pemerintah tetap konsisten dalam menerapkan kebijakan ekonomi makro. Selain itu, Indonesia juga harus terus mendorong reformasi yang diperlukan agar dapat menarik investor, menggerakkan pertumbuhan dan membuka lapangan kerja, demikain "review" IMF yang dipublikasikan Rabu waktu setempat. Rekomendasi itu sendiri merupakan hasil dari diskusi para direksi IMF mengenai "post-program monitoring" ke-4 dengan Indonesia pada awal Februari lalu. IMF menilai kebijakan Pemerintah RI dalam penyesuaian harga minyak domestik bulan Oktober lalu merupakan langkah positif untuk kesinambungan fiskal. "Namun pada saat yang sama, efektifitas dan target dalam program jaring pengaman sosial untuk melindungi rakyat miskin perlu diperhatikan," demikian salah satu rekomedasi IMF yang bermarkas di Washington DC tersebut. Disebutkan pula bahwa IMF menghargai langkah berani itu untuk mengatasi gejolak pasar finansial, meski ada akibat-akibat yang sulit dihindarkan dalam jangka pendek, yakni berupa penurunan aktifitas ekonomi, serta naiknya inflasi dan tingkat suku bunga. Direksi IMF juga sepakat bahwa prioritas kebijakan moneter adalah untuk memastikan turunnya inflasi. Dalam konteks ini, IMF mendukung komitmen Bank Indonesia (BI) melakukan pengetatan moneter untuk mengendalikan laju inflasi. IMF setuju bahwa BI harus siap menaikkan suku bunga pada bulan-bulan mendatang jika inflasi tidak juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pada saat tekanan inflasi surut, tingkat suku bunga dapat dikurangi. Direksi IMF memandang komunikasi yang jernih antara otoritas kebijakan moneter dan publik sangat penting untuk mendorong efektifitas dan kredibilitas. IMF juga menekankan pentingnya memperhatikan kerawanan sektor perbankan, khususnya bank-bank di bawah BUMN, yang bisa memunculkan risiko karena karena tingginya tingkat suku bunga dan pelemahan aktifitas ekonomi. Oleh sebab itu, perlu pengawasan lebih jauh atas manajemen bank-bank pemerintah dan juga dalam pemberian kredit. (*)

Copyright © ANTARA 2006