Anggaran telepon wali kota Surabaya terjadi kekeliruan

Setelah kita lihat, ternyata ada yang salah dalam perkalian dan jumlahnya.

Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan perkalian dan penjumlahan penganggaran biaya belanja telepon Wali Kota Surabaya senilai Rp1 miliar lebih yang diusulkan dalam RAPBD 2012.

Kasubag Pengendalian dan Pengembangan Bina Program Pemkot Surabaya Erik Cahyadi, Rabu, mengatakan pihaknya sudah melihat kembali penganggaran biaya telepon tersebut.

"Setelah kita lihat, ternyata ada yang salah dalam perkalian dan jumlahnya," ujarnya.

Sebelumnya, diketahui dalam nomenklatur Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah RAPBD 2011 bernomor 5.2.2.03.01 disebutkan anggaran belanja telepon mencapai Rp1.722.000.000 dengan rincian biaya voucher "handphone" (HP) Wali Kota Surabaya mencapai Rp30.000.000, sedangkan Wakil Wali Kota Rp18.000.000.

Sedangkan tagihan "handphone" pascabayar HP VIP Wali Kota Surabaya senilai Rp1.080.000.000 dan Wakil Wali Kota Rp595.000.000.

Namun, Erik menjelaskan bahwa yang benar anggaran untuk biaya voucer HP dan tagihan pascabayar "handphone" untuk Wali Kota Surabaya sebesar Rp57 juta, sedangkan untuk Wakil Wali kota hanya Rp45 juta. "Anggarannya sama dengan tahun sebelumnya," ujarnya.

Hanya saja saat ditanya lebih detail alasan kekeliruan perkalian dan penjumlahan yang selisihnya cukup besar itu, Erik tidak bisa menjelaskan dengan jelas. "Mohon maaf kita salah menghitungnya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi B Bidang Anggaran DPRD Surabaya, Rusli Yusuf menilai anggaran belanja telepon Wali Kota Surabaya senilai Rp1 miliar lebih yang diusulkan dalam RAPBD 2012 tidak wajar karena nilainya cukup besar.

"Menurut saya, ini berita baru karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada seperti itu," kata politisi Partai Demokrat.

Menurut dia, sebenarnya hal itu tidak perlu dianggarkan karena nilainya terlalu besar untuk sekedar komunikasi dengan warga Surabaya. Untuk itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya harus meneliti lebih lanjut anggaran itu perlu apa tidak.

"Bila perlu anggaran itu didrop atau tidak dianggarkan," ujarnya.

(A052)