Implementasi MP3EI melalui perkuatan konektivitas mendesak

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S Priatna, menyatakan perlu percepatan implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2010-2025 melalui strategi perkuatan konektivitas nasional.

"Keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi penghalang utama operasi dan investasi Indonesia, sehingga perlu percepatan implementasi MP3EI dalam konteks pembangunan infrastruktur transportasi," kata Dedy S Priatna dalam keterangan tertulis Bappenas yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasar Laporan "World Economic Forum Global Competitiveness 2010-2011", rangking kualitas infrastruktur Indonesia berada di posisi 90, jauh tertinggal dibanding Malaysia (27) dan Thailand (46). Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur terutama transportasi menjadi pangkal rendahnya rangking Indonesia.

Satu dari tiga strategi utama pelaksanaan MP3EI adalah memperkuat konektivitas nasional yang mempunyai sasaran konektivitas intra koridor ekonomi, konektivitas antarkoridor ekonomi, dan konektivitas Internasional.

Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi strategi utama agar penguatan konektivitas ini bisa tercapai.

Maksud dan tujuan dari penguatan konektivitas nasional adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan (bukan keseragaman) melalui "inter-moda supply chains systems".

Penguatan konektivitas juga bertujuan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland). Penguatan konektivitas juga bertujuan menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

Penguatan konektivitas intra koridor ekonomi dilakukan dengan meningkatkan dan membangun jalan/pelayaran lintas di dalam koridor serta sarana dan prasarana perkeretaapian untuk penumpang dan barang, meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat pertumbuhan dengan fasilitas pendukung dan dengan wilayah belakangnya, termasuk wilayah-wilayah nonkoridor ekonomi.

Dengan meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan perintis, dan pembangunan jaringan pendukung utama luar hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama.

Sementara untuk menguatkan konektivitas antarkoridor ekonomi, hal yang dilakukan adalah memperlancar arus pengiriman barang dan jasa secara efisien dan efektif dan menurunkan biaya logistik dan ekonomi biaya tinggi, pengembangan interkoneksi antara pelabuhan utama (pusat koleksi dan distribusi) dengan pelabuhan lokal dan pelabuhan `hub" internasional, dan penguatan infrastruktur pendukung utama serat optik.

Sedangkan penguatan konektivitas internasional dilakukan melalui optimalisasi pengoperasian sistem National Single Window (NSW) di pelabuhan dan bandara yang berfungsi sebagai hub internasional, penerapan Customs Advance Trade System (CATS) dan NSW serta terkoneksinya sistem jaringan logistik nasional (national supply chain) dengan sistem jaringan logistik ASEAN (ASEAN supply chain) dan sistem jaringan logistik global (global supply chain) pada pelabuhan dan bandara internasional.

Penguatan juga dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas operasional pelabuhan dan bandara internasional dengan menerapkan sistem manajemen logistik yang terintegrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan, sasaran yang hendak dibenahi melalui implementasi MP3EI adalah pemerataan dan pengembangan industri di seluruh kawasan barat dan timur Indonesia sesuai dengan potensi daerah.

"Namun pemerataan pembangunan akan sulit dicapai apabila konsentrasi industri serta jasa strategis terpusat di Pulau Jawa terutama di Jabodetabek area yang tetap akan dijadikan sebagai kota metropolitan, sementara daerah luar Jawa akan tetap mengalami ketimpangan pembangunan, karena tidak meratanya persebaran penduduk sehingga pembangunan akses fasilitas publik tetap terfokus di Pulau Jawa," kata Harry.

(TZ.A039/A027)