DPD usulkan pembentukan lembaga keuangan mikro pedesaan

Bengkulu (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Daerah RI telah mengusulkan ke DPR agar dibentuk sebuah lembaga keuangan mikro tingkat desa di Tanah Air agar ekonomi masyarakat desa dapat meningkat.

"Kita sudah mengusulkan kepada DPR-RI agar dibentuk lembaga keuangan mikro di tingkat desa di selurun wilayah Tanah Air untuk memberikan akses permodalan bagi masyarakat desa ke depan," kata anggota DPD-RI asal Bengkulu, Bambang Soeroso, di Bengkulu, Selasa.

Bambang Soeroso datang ke sejumlah kabupaten di Bengkulu untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah itu. Selanjurnya, aspirasi tersebut akan di sampaikan ke pihak terkait di Jakarta.

Ia menjelaskan, tujuan pembentukan lembaga keuangan mikro di pedesaan itu adalah untuk mempermudah masyarakat desa mendapatkan permodalan untuk mengembangkan usahanya, sehingga perekonomian desa dapat meningkat sesuai yang harapkan.

"Jadi, cukup banyak program yang digagas DPD untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk usulan pembentukan lembaga keuangan mikro

di tingkat desa. Usulan ini sudah kita sampaikan ke DPR-RI untuk disahkan," ujarnya.

Namun, katanya, tugas DPD hanya sebatas mengusulkan ke DPR-RI.

Selanjutnya disahkan atau tidak usulan yang diajukan DPD sudah menjadi hak dan kewenangan dari legeslatif.

"DPD hanya diberikan kewenangan sebatas mengusulkan ke DPR saja, sedangkan proses selanjutnya bukan menjadi ranah dari DPD," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga mengungkapkan DPD-RI juga telah memperjuangkan anggaran perbaikan jalan nasional dan provinsi ditingkat nasional.

Hal ini dilakukan karena kondisi jalan di Bengkulu, terutama jalan provinsi masih sangat prihatin karena hampir 60 persen kondisinya rusak parah. Akibatnya, pendistribusian barang ke beberapa daerah ini Bengkulu tidak dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Ini berdampak terhadap biaya transportasi barang dan manusia di beberapa daerah di Bengkulu menjadi mahal. Karena itu, DPD terus memperjuangkan dana perbaikan jalan di Provinsi Bengkulu di APBN setiap tahunnya.

Sebab, jalan merupakan urat nadi perekonomian bagi daerah, sehingga kondisinya harus mantap. "Jika, kondisi jalan di Bengkulu mantap, maka mobilisasi barang dan jasa, termasuk manusia menjadi lancar," ujarnya.

Jika aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar, maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatkan ekonomi masyarakat baik di kota maupun di desa di wilayah tersebut.

Karena itu, DPD-RI secara terus menerus memperjuangkan agar dana APBN untuk perbaikan jalan nasional dan provinsi di Bengkulu setiap tahun terus meningkat. Dengan demikian, arus transportasi di daerah ini semakin mantap, katanya. (ANT-212/A023)