Optimalisasi perlindungan akan membuat kasus-kasus TKI menurun karena dibarengi langkah antisipasi secara cepat, tepat, dan berkesinambungan melalui upaya serius Perwakilan RI.

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengharapkan Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah mengoptimalkan perlindungan TKI sektor informal Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Jumhur dalam surat elektronik dari Dubai, Uni Emirat Arab, yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, ada sekitar 1,5 juta - 1,7 juta TKI tersebar di seluruh negara-negara Timur Tengah, baik legal maupun yang tidak berdokumen lengkap atau ilegal.

Dalam rakornis bersama Perwakilan RI kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang ditutup di Dubai, Senin (21/11), Jumhur mengatakan pekerjaan TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT) rawan permasalahan di tempat kerjanya dengan pengguna (majikan).

Mereka, katanya, memerlukan jangkauan perlindungan pihak Perwakilan RI baik dalam pengawasan, pelayanan, maupun penanganan masalah jika terdapat kasus TKI di luar negeri.

"Inilah mandat perlindungan yang harus dilaksanakan oleh semua Perwakilan RI di luar negeri khususnya di Timur Tengah, guna menciptakan kemartabatan TKI sekaligus mengatasi kasus-kasus TKI secara lebih baik," ujarnya.

Dengan mengoptimalkan perlindungan TKI, kata Jumhur, peran Perwakilan RI akan semakin dirasakan dalam membela keberadaan TKI di samping menunjukkan kemampuan yang efektif dalam tugas-tugas melindungi TKI di luar negeri. Optimalisasi perlindungan akan membuat kasus-kasus TKI menurun karena dibarengi langkah antisipasi secara cepat, tepat, dan berkesinambungan melalui upaya serius Perwakilan RI.

Jumhur menyebutkan sekitar 17 ribu-18 ribu TKI PLRT per bulan ditempatkan ke negara-negara Timur Tengah di luar Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Suriah yang terkena moratorium atau penghentian sementara TKI PLRT ke empat negara itu.

Sebelum moratorium sekitar 40 ribu-50 ribu TKI PLRT diberangkatkan ke Timur Tengah.

Setelah rakornis ditutup, acara dilanjutkan dengan pertemuan bisnis ketenagakerjaan (employment business meeting) 22-23 November 2011 yang mempertemukan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) dan agensi penempatan tenaga kerja asing di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara untuk penempatan TKI formal yang bekerja pada instansi atau perusahaan berbadan hukum.

Rakornis TKI BNP2TKI-Perwakilan RI kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara antara lain dihadiri Dubes RI untuk Uni Emirat Arab Wahid Supriyadi, Konjen RI di Dubai Mansyur Pangeran, serta sejumlah peserta yang mewakili KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, KBRI Amman (Yordania), KBRI Kuwait City (Kuwait), KBRI Doha (Qatar), KBRI Manama (Yaman), KBRI Damaskus (Suriah), KBRI Kairo (Mesir), dan KBRI Khartoum (Sudan).

Sejumlah pejabat BNP2TKI yang menghadiri acara itu antara lain Deputi Penempatan Ade Adam Noch, Deputi Perlindungan Lisna Yoeliani Poeloengan, Deputi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistyaningsih, Kepala Biro Perencanaan Agusdin Subiantoro, Kepala Biro Hukum dan Humas Ramiany Sinaga, Direktur Kerjasama Luar Negeri Kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Siswatiningsih, Senior Advisor Kepala BNP2TKI Rahmat Ismail, dan Tenaga Profesional Kepala BNP2TKI Bidang Komunikasi Publik Mahmud F Rakasima.

Hadir pula staf Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, termasuk jajaran staf di lingkungan KBRI Abu Dhabi.

(B009)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011