Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Syahfan Badri Sampurno menilai keberadaan pangkalan militer militer Amerika Serikat di Darwin, Australia, dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan.
Pangkalan Militer tersebut, ujarnya di Jakarta, Senin, diduga terkait dengan kepentingan Amerika Serikat atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang digoyang dengan tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tidak dirasakan, terutama bagi masyarkat Papua.
Pembangunan pangkalan militer di sebuah kawasan yang selama ini cukup stabil itu juga dinilai mengherankan. "Jelas sekali kepentingan Amerika Serikat dan Indonesia serta negara-negara ASEAN harus menolak pangkalan militer di Darwin ini," tegas Syahfan.
Ia meminta pimpinan DPR segera mengambil sikap untuk menolak dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menegaskan sikap penolakan.
Dia khawatir bila pemerintah tidak menyikapi ini sebagai ancaman, maka sinyalemen hibah F-16 sebagai bagian dari upaya pembungkaman akan mendapat pembenaran. Sinyalemen tersebut sukar untuk dihindari karena ia yakini tidak ada makan siang gratis dibalik hibah pesawat tempur bekas tersebut.
Indonesia, ujar Syahfan, patut merasa terancam dengan kehadiran pangkalan militer di Darwin. "Hampir di setiap negara dimana AS mendirikan pangkalan, disana akan ada ancaman stabilitas keamanan dan yang menderita nantinya adalah rakyat juga," tutur Syahfan.
Ia juga menyayangkan sikap Australia sebagai negara tetangga dekat yang tidak menenggang kepentingan Indonesia. Menurutnya, Australia seringkali melakukan langkah diplomasi yang tidak elegan sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
Melalui Komisi I, ia akan meminta penjelasan pemerintah khususnya Menteri Luar Negeri tentang sikap resmi pemerintah.
"Di forum itu, kami akan meminta pemerintah menolak kehadiran pangkalan militer tersebut dan menjawab situasi ini dengan langkah-langkah yang `firm`," ujar Syahfan yang juga anggota DPR dari Daerah Pemilihan Bengkulu ini.
Ia berharap pemerintah mampu menunjukkan wibawanya dan menjaga kepentingan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(T.D011/E001)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
