Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah, selama tahun 2006 ini, membutuhkan dana Rp2,5 triliun untuk kompensasi pemusnahan unggas, yaitu masing-masing Rp10.000 untuk setiap unggas yang dimusnahkan. Pemerintah juga menegaskan bahwa pemusnahan yang ditetapkan harus tetap dilaksanakan walaupun ada keberatan dari pemilik unggas, kata Menko Kesra Aburizal Bakrie di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu sore. Usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima PM Vietnam, Phan Van Khai, ia mengatakan, "(Budgetnya, red) besar sekali. Tahun ini kita butuhkan 2,5 triliun untuk seluruhnya, bukan hanya DKI. Ketika ditanya dana kompensasi pemusnahan unggas di wilayah DKI Jakarta, ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah hanya sanggup menyediakan Rp10.000 untuk setiap unggas yang dimusnahkan. Diakuinya bahwa kendala terbesar yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program pemusnahan unggas adalah kerjasama dari pihak masyarakat sendiri. Aburizal kembali menjelaskan bahwa pemusnahan unggas hanya akan dilakukan dalam radius satu kilometer dari titik wilayah yang terkena flu burung. "Harus dimusnahkan, kalau tidak, nanti susah. Nanti penyakitnya bisa melebar," tegasnya. Sementara itu, Menteri Pertanian Anton Apriantono di halaman Istana Merdeka mengatakan bahwa dana 2,5 triliun Rupiah itu akan diambil dari APBN. Departemen Pertanian sendiri, ujarnya, telah menyediakan Rp150 miliar untuk tahun 2006 bagi penanganan flu burung termasuk dana ganti rugi. Menurut Anton, tahun ini masih akan ada tambahan dana penanganan flu burung dari APBN-P tahun 2005 sebesar Rp107 miliar yang belum dicairkan. "Tahun lalu kan ada APBN-P sejumlah 107 miliar, baru 45 persen yang terealisasi. Nanti akan dimasukkan ke APBN," kata Anton. "Pokoknya tidak ada masalah dengan dana. Yang masalah adalah bagaimana menggerakan seluruh masyarakat seperti perang," tambahnya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006