Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Sutiyoso menegaskan pemilik unggas di Ibukota harus mengikuti semua prosedur pemeriksaan oleh petugas untuk mendeteksi flu burung, dan jika ada pemilik unggas menolak diperiksa petugas maka dipersislahkan untuk pindah dari Jakarta. "Kalau menolak diperiksa ya.. pindah saja dari Jakarta," kata Gubernur DKI di sela-sela pembahasan RUU Pemerintahan Ibukota di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu. Menurut Sutiyoso, langkah pemerintah daerah ini merupakan kebijakan pemerintah yang akan diterapkan di semua wilayah termasuk di antaranya DKI Jakarta. Karena itu, kalau ada protes atau tidak terima terhadap kebijakan ini tanya saja kepada pemerintah. "Jangan tanya kepada saya. Ini bukan kebijakan saya tetapi pemerintah," katanya. Demikian juga tentang ganti rugi yang besarnya Rp 10.000 per ekor unggas yang dimusnahkan. Semuanya diterapkan sama antara daerah satu dan lainnya sehingga kalau pun DKI bisa memberi ganti rugi lebih besar, hal itu tidak akan diberlakukan. "Kalau kita kasih lebih besar dari yang lain nanti justru daerah lain yang tidak mampu akan `goyang`. Yang jelas untuk DKI, berapa pun yang dibutuhkan bisa kita bayar," katanya. Untuk pelaksanaan di DKI, kata Sutiyoso, pihaknya akan memulai pemeriksaan unggas pada Jumat (24/2). "Kita akan mulai `door to door` ke rumah warga yang memiliki unggas dan kalau kita temukan ada unggas warga yang terjangkit langsung kita musnahkan," katanya. Sementara itu, Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan dan, kelautan dan peternakan menyayangkan lambannya penanganan flu burung yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga terjadinya pengurangan dana penaggulangan dari Rp134 milyar menjadi Rp107 milyar. "Itu pun pencairannya dilakukan lamban sehingga menganggu proses penanggulangan," kata Ketua Komisi IV Yusuf Faisal. Karena itu, Komisi IV akan segera memanggil pihak terkait dengan anggaran dan pihak-pihak lainnya. "Kami juga akan memanggil sejumlah gubernur yang wilayahnya telah ditemukan adanya flu burung seperti DKI, Jabar, Jateng dan kemungkinan Lampung," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
