Pemimpin ASEAN dukung Palestina anggota PBB

Nusa Dua (ANTARA News) - Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendukung penuh permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekalipun negara Timur Tengah itu gagal memperoleh sembilan suara untuk meloloskan permohonan mereka.

Pernyataan sikap terkait Palestina itu dituangkan dalam Pernyataan Ketua Pertemuan Puncak (KTT) ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Pada poin ke-152 Pernyataan Ketua tersebut, selain mendukung permohonan Palestina, ASEAN juga mengulang kembali dukungan mereka terhadap pembangunan kapasitas pada institusi-institusi Palestina.

Sementara itu pekan lalu, pemimpin Palestina menyesalkan rekomendasi oleh satu komite Dewan Keamanan PBB bahwa wilayah Palestina tak dapat diterima sebagai negara anggota melalui dewan tersebut.

Pemimpin tim perunding Palestina Saeb Erakat menilai hal itu akan membuat rumit proses perdamaian dan membahayakan penyelesaian dua-negara.

September lalu Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengajukan permohonan menjadi anggota penuh kendati Amerika Serikat dan Israel menentangnya. Namun Palestian gagal mengumpulkan dukungan sembilan negara di Dewan Keamanan.

Palestina masih bisa memperoleh status negara pengamat non-anggota melalui Sidang Majelis Umum PBB, tempat mereka memiliki dukungan cukup besar. Amerika Serikat ingin Palestina melanjutkan perundingan perdamaian dengan Israel dan bukan mengupayakan negara merdeka melalui PBB.

Namun, Palestina ingin Israel menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur sebelum perundingan dimulai kembali.

Pernyataan Ketua itu disepakati oleh para pemimpin ASEAN itu yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua ASEAN, Sultan Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung, Perdana Menteri Laos Thingsing Thammavong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Presiden Myanmar Thein Sein, Presiden Filipina Aquino III, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, dan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra.

(G003/B012)