Dewan Keamanan fokuskan pada krisis Yaman

PBB (ANTARA News) - Dewan Keamanan PBB pada Senin akan membahas penolakan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh untuk menyerahkan kekuasaan sehubungan dengan meningkatnya kekerasan yang mendesak perlunya aksi internasional, kata para diplomat.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Tawakul Karman, seorang aktivis terkemuka Yaman, Kamis mengadakan pembicaraan dengan beberapa utusan PBB sebagai bagian dari kampanye melawan Saleh, lapor AFP.

Karman adalah memimpin rapat di luar markas besar PBB pada Jumat.

Ke-15 anggota Dewan Keamanan dengan suara bulat mengeluarkan resolusi 2014 pada 21 Oktober yang isinya mengutuk serangan terhadap demonstran oleh pasukan pemerintah Saleh, dan sangat mendukung satu rencana Dewan Kerja sama Teluk bahwa Saleh hendaknya mengakhiri kekuasaan 33 tahunnya.

Namun Saleh menolak untuk menandatangani rencana itu dan jumlah korban tewas di Yaman makin bertambah.

Beberapa ratus demonstran telah tewas sejak protes-protes anti-pemerintah dimulai pada Januari dan otoritas pemerintah telah terkikis di Yaman.

Karman bertemu Duta Besar Prancis untuk PBB, Gerard Araud, pada Kamis untuk membahas krisis tersebut.

Keduanya menyoroti "bahwa meskipun terdapat imbauan masyarakat internasional, dan khususnya Dewan Keamanan, kekerasan serta

pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung," kata juru bicara misi Prancis.

"Transisi politik menuntut bawah resolusi 2014 belum dimulai," kata juru bicara itu menambahkan.

Juru bicara Perancis mengatakan, bahwa pertemuan Dewan Keamanan dapat "mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya dan sarana untuk membuat resolusi 2014 diterapkan."

Utusan PBB untuk Yaman, Jamal Benomar, memberikan penjelasan singkat kepada Dewan Keamanan, Senin, mengenai pembicaraan terakhirnya dengan Saleh di Yaman.

Benomar mengatakan di Sanaa pada Selasa bahwa ia telah membuat beberapa kemajuan mengenai serah terima kekuasaan. "Tapi masih ada perbedaan di awal transisi - terutama, salah satu kekuasaan wakil presiden dan status Presiden Saleh. "

Berdasarkan rencana negara-negara Teluk, Saleh akan menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden untuk menjadi kepala pemerintahan transisi. (AK/C003)