Tjahjo: penyelesaian Papua tergantung "mindset" para pejabat

Pemberian privileges (hak) khusus ke Freeport sejak zaman Orba, faktanya masih menjadi pemicu utama penyumbang konflik serius di Papua,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Provinsi Papua tergantung "mindset" para pejabat di pemerintah pusat.

Mencermati gelagat perkembangan masalah Papua saat ini, Tjahjo kepada ANTARA News di Jakarta, Kamis, mengatakan,"Sudah waktunya Papua diselesaikan dengan cara Papua setelah pelumpuhan UU Otsus (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, red.)."

Menurut dia, pendekatan keamanan yang secara material dilaksanakan selama ini menyebabkan konflik makin intensif. Konflik menjadi siklus "dead end", berdampak pada rendahnya akuntabilitas isu "governance" di Papua.

"Kita tidak bisa mempertahan mindset lama untuk penyelesaian Papua. Jadi, penyelesaian Papua terletak di mindset para pejabat di pemerintah pusat. Bukan saja sukses membangun mitos dan akhirnya menjebak kita semua dalam lobang gelap separatisme," katanya.

Tjahjo mencontohkan kasus Freeport. Pengelolaan perusahaan pertambangan ini, menurut dia, tidak transparan, akuntabel (gratifikasi), tidak memberikan keadilan pada perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan terlebih khusus kepada penduduk asli yang tinggal di Papua.

Ia meminta pemerintah pusat secara komprehensif merespons isu-isu tersebut secara bijak dan tepat dalam pengambilan keputusan politik pembangunan, termasuk dalam aspek tingkat kesejahteraan.

"Pemberian privileges (hak) khusus ke Freeport sejak zaman Orba, faktanya masih menjadi pemicu utama penyumbang konflik serius di Papua," katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan itu memandang perlu pendekatan komprehensif yang berkeadilan bagi rakyat Papua dalam wilayah kerangka NKRI yang berdaulat sebagai negara merdeka.

PDI Perjuangan mendukung tuntutan masyarakat untuk meminta dialog sebagai mekanisme penyelesaian politik. "Artinya, pendekatan keamanan harus disetop/dihentikan," katanya menegaskan.

Ia meminta pemerintah pusat memimpin langsung pelaksanaan dialog/musyawarah dengan masyarakat Papua. "Presiden/Wapres berkunjunglah ke Papua, berikan tindakan konkret berupa dukungan bagi dialog," ujarnya.