New York (ANTARA News) - Delegasi Indonesia mendesak negara-negara anggota PBB meningkatkan kualitas informasi mengenai individual atau kelompok dalam daftar teroris gabungan yang dihimpun Komite 1267 yang berada di bawah Dewan Keamanan PBB. "Negara yang memasukkan individu tertentu dalam daftar itu seharusnya bisa berbagi informasi lebih banyak dengan negara lain,sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mengejar orang yang dimaksud," kata Wakil Tetap RI untuk PBB, Rezlan Ishar Jenie, di New York, Selasa. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB untuk mendengarkan briefing dari pimpinan komite-komite antiterorisme itu, Dubes Rezlan mengatakan banyak masalah yang muncul karena tidak lengkapnya latar berlakang informasi mengenai individu atau kelompok yang dicurigai sebagai teroris. "Penambahan informasi mengenai nama-nama yang dimaksud, akan banyak membantu negara-negara dalam mengenal dan memahami individu tersebut," katanya. Dalam sidang, Rezlan juga kembali menegaskan mengenai komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memerangi terorisme. Kunjungan Ketua Komite 1267 DK PBB, Cesar Mayoral dari Argentina ke Indonesia baru-baru ini, kata Rezlan, memperkuat komitmen tersebut. Kunjungan itu telah memberi banyak manfaat baik dalam memperkuat kerjasama internasional, maupun dalam bertukar pengalaman untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi Indonesia, terutama dalam menerapkan sanksi-sanksi, katanya. Dubes Rezlan juga melaporkan mengenai pencapaian yang dicatat Indonesia dalam memerangi terorisme, termasuk di antaranya penyerbuan ke markas terorime di Malang bulan November lalu. Tewasnya Dr Azahari yang diyakini sebagai otak dalam teror bom di sejumlah tempat di Indonesia, diharapkan akam memperlemah kapasitas kelompok teroris di Indonesia. Terorisme merupakan masalah yang mengganggu semua negara. Cara terbaik untuk perlawannya adalah melalui pendekatan multidimensional dan multibilateral, dengan bertumpu pada hukum internasional dan penghormatan pada hak azazi manusia," tambahnya. Sementara Ketua Komite resolusi 1267, Cesar Mayoral melaporkan bahwa baru-baru ini sebanyak 17 individu dan empat kelompok masuk dalam daftar gabungan, sementara dua individu telah dihapus. Dua Komite lainnya yang memberikan briefing dalam sidang DK PBB hari Selasa ini adalah Komite Kontra-Terorisme (resolusi 1373) dan Komite 1540 yang berfokus pada masalah proliferasi senjata pemusnah massal. (*)
Copyright © ANTARA 2006
