New York (ANTARA News) - PBB pekan ini akan mengirim seorang utusannya ke Indonesia dan India untuk melihat langsung upaya rehabilitasi dan kemajuan yang telah dilakukan dalam penyediaan perumahan bagi orang-orang yang terkena bencana tsunami, demikian diumumkan kantor jurubicara PBB di New York, Selasa. Wakil Utusan Khusus Sekjen PBB untuk rehabilitasi tsuami, Eric Schwartz juga akan melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan hak-hak azazi manusia dalam program rehabilitasi tersebut dan kemudian akan mendiskusikannya dengan Komisi Tinggi PBB untuk HAM di Jenewa. Kunjungan utusan PBB terkait dengan masalah hak-hak para korban tsunami yang dikabarkan belum terpenuhi seluruhnya, terutama setelah Special Rapporteur Komisi HAM PBB, Miloon Kothari, melakukan studi di sejumlah negara yang terkena bencana tsunami. Studi menunjukkan bahwa pemerintah-pemerintah di kawasan tsunami gagal memenuhi hak-hak para korban untuk kebutuhan perumahan, kesehatan dan pangan. "Sembilan puluh persen dari para korban masih tinggal dalam penampungan yang kondisinya di bawah standar," demikian laporan Kothari. Sebanyak 1,8 juta hingga 2,5 juta orang yang kehilangan tempat tinggal karena bencana pada 26 Desember 2004 lalu di sejumlah negara di Asia Selatan dan Tenggara. Bencana itu telah menelan korban lebih dari 230.000 jiwa di 12 negara. Kothari juga telah menyampaikan laporannya kepada mantan Presiden AS, Bill Clinton selaku Utusan Khusus Sekjen PBB untuk rehabilitas tsunami. Clinton sendiri sebelumnya sudah beberapa kali mengunjungi kawasan bencana tsunami di Indonesia dan negara lainnya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
