"Semua itu, untuk meningkatkan profesionalitas. Perubahan itu, sudah disetujui presiden dan dalam satu bulan direncanakan akan selesai peraturan presidennya," kata Muladi.
Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) akan dijadikan sebagai lembaga pemerintah non departemen atau lepas dari Departemen Pertahanan (Dephan) pada 2007, untuk meningkatkan profesionalitas lembaga tersebut. "Perubahan status itu dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas dalam melakukan kajian," kata Gubernur Lemhannas, Prof DR Muladi SH, usai membuka Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV Lemhannas, Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, perubahan status itu didasarkan pada studi perbandingan dengan lembaga sejenis di Amerika Serikat (AS), Australia, Singapura dan beberapa negara lain. Berdasar hasil kajian tersebut, tambah Muladi, disepakati untuk melakukan perombakan terhadap sistem, organisasi, kurikulum, kultur dan kepemimpinan."Perubahan dan perombakan itu merupakan bentuk semangat yang mewakili integritas intelektual," katanya. Terkait itu, di Lemhanas nantinya akan dibentuk Dewan Pengarah (Court of Trustee) yang terdiri atas sembilan orang sebagai penentu kebijakan umum di Lemhannas. Dewan ini, katanya, akan tetap dipimpin gubernur. "Untuk kurikulum, nantinya materi global yang sebelumnya hanya 10 persen akan ditingkatkan jadi 40 persen ditambah lagi dengan materi mengenai studi perbandingan tentang kawasanAsia Pasifik, termasuk kajian tentang lembaga-lembaga internasional, seperti PBB dan WTO," tutur Muladi. Perubahan mendasar lainnya, menurut dia, adalah di bidang telematika untuk mendukung kuliah jarak jauh bagi peserta pendidikan Lemhannas, mendatangkan dosen-dosen asing. "Semua itu, untuk meningkatkan profesionalitas. Perubahan itu sudah disetujui presiden, dan dalam satu bulan direncanakan akan selesai peraturan presidennya," ujarnya. Diharapkan pada 2007 perubahan status Lemhannas itu diharapkan dapat diwujudkan, demikian Muladi.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
