harus melakukan intervensi dengan kolaborasi antar-perangkat daerahSurabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya menargetkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, berkurang dari 976 ribu MBR menjadi 300 ribu MBR pada akhir tahun 2022.
"Untuk mewujudkan target itu, Pemkot Surabaya melakukan sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim terkait pemetaan kantong atau peta sebaran rumah tangga MBR di Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memaparkan data MBR kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, berdasarkan pemaparan data MBR Surabaya, yang terdiri atas data individu dan data rumah tangga (ruta) diketahui masih terdapat ketidaklengkapan. Maka, lanjut dia, untuk menyelesaikan tersebut, setelah cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pemkot akan mempercepat proses updating atau pembaharuan data.
"Kami akan menentukan rencana waktu updating data MBR dengan target selesai pada bulan Juli mendatang. Hal ini untuk mempermudah kami mengetahui posisi atau keadaan MBR. Untuk itu, kami akan memberikan pelatihan kepada petugas updating data sebelum turun ke lapangan," ujar dia.
Baca juga: Baznas Surabaya bagikan 150 kursi roda untuk MBR selama Ramadhan
Baca juga: Bapemperda: Rusunawa 25 lantai untuk MBR Surabaya terkendala regulasi
Untuk itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan BPS Jatim untuk melakukan penyusunan materi pendataan, perencanaan IT, pemilihan petugas pendataan dan lainnya.
"Insya Allah setelah selesai, selain bisa memberikan intervensi kepada MBR, kami juga bisa mengetahui adakah keluarga yang mengalami stunting atau gizi buruk. Sehingga, anggaran tahun 2023 bisa tepat sasaran," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan menjelaskan, mengenai pemaparan pemetaan kantong atau peta sebaran rumah tangga MBR di Kota Surabaya telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan.
Tahapan kegiatan, pertama dimulai dari penyimpanan data MBR, yakni melakukan penyiapan (pengecekan konten) data MBR yang terdiri dari data individu dan data rumah tangga. Kedua, melakukan penghitungan dengan menggunakan metode PMT (Proxy Means Test), yang akan diperoleh tingkat kesejahteraan. Sebab, kelengkapan isian data mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga.
Ketiga, melakukan pemetaan kantong MBR dan kemiskinan Kota Surabaya, hasil penghitungan tingkat kesejahteraan rumah tangga digunakan untuk memperoleh kantong (MBR dan Kemiskinan) di Kota Surabaya.
Baca juga: Masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya capai 1.085.588 jiwa
Untuk itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan BPS Jatim untuk melakukan penyusunan materi pendataan, perencanaan IT, pemilihan petugas pendataan dan lainnya.
"Insya Allah setelah selesai, selain bisa memberikan intervensi kepada MBR, kami juga bisa mengetahui adakah keluarga yang mengalami stunting atau gizi buruk. Sehingga, anggaran tahun 2023 bisa tepat sasaran," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan menjelaskan, mengenai pemaparan pemetaan kantong atau peta sebaran rumah tangga MBR di Kota Surabaya telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan.
Tahapan kegiatan, pertama dimulai dari penyimpanan data MBR, yakni melakukan penyiapan (pengecekan konten) data MBR yang terdiri dari data individu dan data rumah tangga. Kedua, melakukan penghitungan dengan menggunakan metode PMT (Proxy Means Test), yang akan diperoleh tingkat kesejahteraan. Sebab, kelengkapan isian data mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga.
Ketiga, melakukan pemetaan kantong MBR dan kemiskinan Kota Surabaya, hasil penghitungan tingkat kesejahteraan rumah tangga digunakan untuk memperoleh kantong (MBR dan Kemiskinan) di Kota Surabaya.
Baca juga: Masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya capai 1.085.588 jiwa
Baca juga: Jumlah MBR di Surabaya lebih dari satu juta jiwa
Dalam penyiapan data dasar MBR terdapat dua data penting, yaitu data individu dan data rumah tangga. Untuk data individu Kota Surabaya, terdapat 973.643 jiwa dan terdapat 101.441 data yang tidak memiliki atribut lengkap (hanya nama dan kode identitas, seperti ijazah dan lapangan pekerjaan). Sedangkan, untuk data rumah tangga terdapat 286.817 yang termasuk rumah tangga MBR yang memiliki atribut lengkap.
"Maka harus melakukan intervensi dengan kolaborasi antar-perangkat daerah (PD). Upaya intervensi untuk sasaran warga MBR, di antaranya adalah peningkatan kualitas manusia, produktivitas ekonomi, perlindungan sosial, dan kualitas permukiman. Sebab, perlu ada ketepatan data dalam mewujudkan gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan," kata dia.
Untuk mewujudkan target Pemkot Surabaya dalam program pengentasan kemiskinan, BPS Jatim akan mendampingi pelaksanaan pembaharuan data, khususnya data individu yang terdapat ketidaklengkapan.
"Kami akan melakukan pendampingan atau membina untuk bagaimana menghasilkan data yang baik. Lebih lanjut, kami akan berdiskusi atau koordinasi terkait dengan keinginan Pemkot Surabaya dan data apa saja yang perlu kami siapkan," ujar dia.
Baca juga: 46 ribu pelajar MBR di Surabaya dapat seragam gratis pada Desember ini
Dalam penyiapan data dasar MBR terdapat dua data penting, yaitu data individu dan data rumah tangga. Untuk data individu Kota Surabaya, terdapat 973.643 jiwa dan terdapat 101.441 data yang tidak memiliki atribut lengkap (hanya nama dan kode identitas, seperti ijazah dan lapangan pekerjaan). Sedangkan, untuk data rumah tangga terdapat 286.817 yang termasuk rumah tangga MBR yang memiliki atribut lengkap.
"Maka harus melakukan intervensi dengan kolaborasi antar-perangkat daerah (PD). Upaya intervensi untuk sasaran warga MBR, di antaranya adalah peningkatan kualitas manusia, produktivitas ekonomi, perlindungan sosial, dan kualitas permukiman. Sebab, perlu ada ketepatan data dalam mewujudkan gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan," kata dia.
Untuk mewujudkan target Pemkot Surabaya dalam program pengentasan kemiskinan, BPS Jatim akan mendampingi pelaksanaan pembaharuan data, khususnya data individu yang terdapat ketidaklengkapan.
"Kami akan melakukan pendampingan atau membina untuk bagaimana menghasilkan data yang baik. Lebih lanjut, kami akan berdiskusi atau koordinasi terkait dengan keinginan Pemkot Surabaya dan data apa saja yang perlu kami siapkan," ujar dia.
Baca juga: 46 ribu pelajar MBR di Surabaya dapat seragam gratis pada Desember ini
Baca juga: Sekolah di Surabaya dilarang pungut biaya pelajar keluarga miskin
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
