Pena 98 apresiasi Erick Thohir peduli kepada keluarga korban Trisakti

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) Adian Napitupulu mengapresiasi kepedulian Menteri BUMN Erick Thohir kepada keluarga korban peristiwa Trisakti melalui kegiatan buka puasa bersama orang tua korban dan pemberian rumah layak huni.

"Walaupun saya dan Erick Thohir kerap berbeda, sebagai Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98), saya ikut mengucapkan salut, hormat, dan terima kasih atas kepedulian Erick Thohir yang memberikan rumah untuk empat keluarga korban Trisakti," kata Adian, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, hal yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dengan menugaskan PT Bank Tabungan Negara (BTN) untuk memberikan bantuan unit rumah kepada ahli waris korban Trisakti, di Jakarta, Senin (25/4), menunjukkan sikap bahwa dia tidak melupakan perjuangan Reformasi 1998.

"Apa yang dilakukan oleh Erick Thohir menunjukkan satu sikap bahwa dia tidak melupakan perjuangan Reformasi tahun 1998, dia tidak lupa pada pengorbanan mereka yang gugur di Trisakti, dia tidak lupa pada derita keluarga korban," papar Adian.

Dengan kata lain, ujar Adian melanjutkan, kepedulian Erick Thohir tersebut merupakan tindakan yang menunjukkan kepada keluarga korban bahwa mereka tidak sendirian.

Adian pun menyampaikan perjuangan para pahlawan Reformasi, termasuk mereka yang gugur di peristiwa Trisakti, sudah sepatutnya selalu dikenang dan dihargai.

Ia mengatakan, melalui perjuangan reformasi itu, rakyat Indonesia dapat menikmati kebebasan dan berbagai perubahan yang lebih baik.

Perubahan tersebut di antaranya adalah lahirnya puluhan partai politik, puluhan serikat pekerja nasional, baik sektoral maupun lokal, dan puluhan bahkan ratusan media massa tanpa kekhawatiran dibredel.

Lalu, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden pun tidak lagi dipilih oleh DPRD, tetapi dipilih langsung oleh rakyat.

Ada pula pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan pembatasan masa jabatan presiden.

"Ini adalah sekian banyak perubahan dan kebebasan yang sekarang dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia," ujar Adian.