Jakarta (ANTARA News) - Ketua Kongres Arizona Amerika Serikat (AS) Jim Kolbe mengatakan akan membantu kemampuan parlemen Indonesia dalam berbagai hal sehingga bisa meningkatkan proses demokratisasi di Indonesia. "Kami akan membantu untuk meningkatkan keahlian, independensi dan masalah anggaran yang dibutuhkan sebuah lembaga legislatif dalam membangun demokrasi," kata Kolbe usai bersama tiga anggota kongres lainnya menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta, Selasa. Menurut ia, komisi yang dipimpinnya memang bertugas untuk melakukan kerjasama dengan parlemen negara-negara lain di seluruh dunia untuk meningkatkan kapasitas demokratisasi di seluruh dunia. Selanjutnya, pihak kongres Arizona juga mengundang 10 anggota parlemen Indonesia untuk melakukan kunjungan balasan ke AS untuk meninjau sistem demokrasi yang dijalankan di lokal distrik California dan Washington. Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar hubungan kerjasama antara parlemen AS dan Indonesia ditingkatkan, karena keduanya merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Presiden juga menjelaskan mengenai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia seperti proses rekonstruksi ekonomi, proses perdamaian di Nanggro Aceh Darussalam, penyelesaian masalah Papua, good corporate governance, pelaksanaan anti korupsi, demokratisasi, pemberantasan terorisme dan penanganan flu burung. Sementara itu Menhan Widodo AS yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan dalam pertemuan itu tidak dibahas masalah yang menyinggung kasus Papua. "Intinya mereka ingin memberi apresiasi tentang yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemulihan hubungan kedua negara. Ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kerja sama militer yang selama ini terganjal oleh beberapa persepsi," katanya. Sedangkan Panglima TNI Djoko Suyanto menambahkan bahwa dalam pertemuan itu juga disinggung dalam mengenai rekonstruksi program International Military Education Training (IMET) yang disepakati untuk ditingkatkan lagi. "Pak presiden tadi juga menekankan posisi kita bahwa program itu bukan untuk mendikte posisi TNI, tetapi untuk keterbukaan demokratisasi dan pengetahuan tentang HAM. Dan itu sudah berjalan selama ini. Tidak berhenti sama sekali program itu, tapi memang ada penurunan pada akhir 1990an," katanya. Ditambahkannya, para anggota kongres itu berkomitmen untuk lebih memperjuangkan peningkatan hubungan pendidikan itu, dengan menambah jumlah peserta pendidikan dengan memfokuskan pendidikan ke arah manajeman profesionalitas. Menurut Panglima, anggota kongres itu juga menilai arah reformasi TNI sudah berjalan di arah yang benar meski belum sepenuhnya selesai.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
