Pemkab Aceh Barat menyepakati penurunan kasus anak kerdil

Penanganan stunting perlu melibatkan semua unsur, termasuk tokoh agama, dayah maupun pesantren.

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) aksi percepatan penurunan anak kerdil (stunting) di daerah ini.

Bupati Aceh Barat H Ramli MS, di Meulaboh, Rabu, mengatakan stunting atau kasus anak kerdil merupakan permasalahan serius yang harus ditangani secara tepat dan kolektif, agar masa depan anak-anak Aceh Barat terjamin kesehatan dan kecerdasannya.

“Penanganan stunting perlu melibatkan semua unsur, termasuk tokoh agama, dayah maupun pesantren," kata Ramli MS.

Untuk itu, ia meminta kepada instansi terkait agar bisa menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan semua stakeholder, guna menekan laju angka anak kerdil di Aceh Barat.

Penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) tersebut dilakukan oleh Plt Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani SKM, dengan empat unsur terkait, di antaranya Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, TP PKK Kabupaten Aceh Barat, serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Aceh Barat yang disaksikan Bupati Aceh Barat H Ramli MS.
Baca juga: Unicef sebut penanganan stunting di Sabang jadi percontohan

Sebagai pemerintah daerah, kata Ramli, pihaknya telah melakukan beberapa metode dalam penanganan kasus anak kerdil, di antaranya seperti membentuk kampung muslimin dan kelompok posyandu remaja.

Pembentukan kampung muslimin dan kelompok posyandu tersebut, bertujuan memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat, pola asuh anak yang tepat, dan sanitasi yang baik.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga membuat program kebun gizi yang saat ini telah diterapkan di setiap desa di Aceh Barat.

Selain untuk memenuhi asupan gizi seimbang, kebun gizi juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, katanya pula.

Di samping itu, Ramli MS meminta kepada para bidan agar bisa bekerja secara maksimal dan profesional dalam memberikan pengetahuan dan motivasi kepada masyarakat, dalam pemenuhan gizi seimbang untuk mencegah terjadinya stunting pada anak.

Ia juga mengatakan pemerintah daerah akan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memberikan pelatihan kepada para bidan, guna meningkatkan kapasitas khususnya dalam mencegah sejak dini terjadinya angka kekerdilan.

"Semoga dengan adanya penandatanganan komitmen ini, percepatan penanganan stunting di Aceh Barat dapat segera dilakukan guna mewujudkan Aceh Barat bebas anak kerdil," demikian Ramli MS.
Baca juga: BKKBN gandeng 340 kampus upaya tangani kekerdilan pada 2022
Baca juga: Banda Aceh dukung kampanye menyusui turunkan angka kematian anak