Jimly tidak setuju koruptor dihukum mati

Jember (ANTARA News) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie tidak setuju dengan wacana hukuman mati bagi koruptor karena dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan terlalu kejam.

"Di beberapa negara sudah menghapus hukuman mati dalam penegakan hukum, namun di Indonesia wacana untuk menghapus hukuman mati masih belum bisa diterima oleh publik," tuturnya seusai menyampaikan pidato ilmiah dalam acara Dies Natalis ke-47 Universitas Jember, Senin.

Menurut dia, suatu saat nanti Indonesia harus menghapus hukuman mati dari peradilan Indonesia, agar ada ruang taubat untuk pelaku kejahatan dan hukuman mati belum tentu akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

"Apakah hukuman mati akan menimbulkan efek jera secara efektif bagi koruptor atau tidak, hal itu harus dikaji lebih dalam dan kalau terbukti menimbulkan efek jera, ya saya setuju tapi untuk sementara waktu saja," paparnya.

Ia tidak setuju dengan wacana hukuman mati bagi koruptor yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, apalagi hal tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah direvisi oleh pemerintah.

"Saya lebih setuju dengan wacana pemiskinan koruptor yakni kekayaan para koruptor diambil alih oleh negara dengan jumlah kerugian yang harus dikembalikan kepada negara bisa dua kali lipat dari uang yang dikorupsi," ucap guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia itu.

Jimly meminta aparat penegak hukum untuk tidak berpolitik dengan melontarkan sejumlah wacana dan terlibat dalam membentuk kebijakan baru karena hal tersebut merupakan tugas politisi.

"KPK seharusnya berhenti bicara untuk membuat wacana tentang hukuman mati karena itu tugas pengamat atau akademisi. Lebih baik KPK langsung bekerja untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi," tegas mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) itu.

Para pejabat KPK, lanjut dia, harus bekerja semaksimal mungkin dan tidak terlalu banyak melontarkan opini publik dan tampil di media massa demi pencitraan saja.

Sebelumnya Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta agar pasal yang mengatur hukuman mati terhadap koruptor tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah direvisi karena hukuman mati tersebut dinilai penting dalam menciptakan efek jera bagi para koruptor.

(ANT-070/M026)

3 Maret 2012

SAYA SEBAGAI RAKYAT KECIL TODAK SETUJU DENGAN PAK JIMLY, TETAPI SETUJU DENGAN PAK BUSRO. KORUPTOR=PENGHIANAT BANGSA=PEMBUNUH RAKYAT MISKIN=JUSRTU YANG SANGAT KEJAM HARUS DIPERLAKUKAN YG SETIMPAL, HUKUMAN MATI SANGAT COCOK. TUHAN KAN MEMBERI AMANAH "TEGAKKAN HUKUM", TINGGAL UMAT2 NYA BISA MEMAHAMI TIDAK?. KITA ITU DIUJI, LHA KALO UMAT TIDAK MAU BERUBAH , YA KITA YG AKAN TERBUNUH OLEH "MEREKA2 PENGHINAT BANGSA". TUHAN DALAM SEKEJAP MENGHANCURKAN INDONESIA MAKA JADILAH. TAPI TUHAN MENGUJUI BGAIMANA MENANGANI URSAN KECIL. KORUPSI, GAK BECUS2....MERDEKA

0 0 Balas LaporkanHapus
3 Maret 2012

SAYA SETUJU DENGAN PAK BUSRO DAN KEBANYAKAN RAKYAT INDONESIA DENGAN HUKUMAN MATI DI DOR BAGI KORUPTOR = PENGHIANAT BANGSA = MENYENGSARAKAN RAKYAT = PEMBUNUH RAKYAT .. TIDAK SETUJU DENGAN P JIMLY.. SEBELUM KITA TERBUNUH LEBIH BAIK KITA BUNUH DULUAN. TUHAN ITU MEMBERIKAN AMANAT KPD UMATNYA UNTUK MEMILIH , KITA KAN DISERANG?....BISA SAJA TUHAN MENGHANCURKAN INDONESIA SE HNCUR2 NYA , TAPI MANUSIA DIUJI NYALINYA BERANI GAK MENEGKAN HUKUM (BUKAN KEJAM ITU NAMAYA?). YG KEJAM ITU YA KORUPTOR, AYO DIVOTING SAJA?.

0 0 Balas LaporkanHapus
29 November 2011

kalo tidak dihukum mati menurut saya gak akan pernah berhenti korupsi di bumi nusan tara kita ini.penghapusan dan penyitaan kekayaan sesuai nilai yang di korupsi pun saja menurut saya tidak efektif,.

0 0 Balas LaporkanHapus
14 November 2011

klo hukuman mati d anggep kejam terus mencuri duwit rakyat dan sampai menghancurkan ekononi negara trs yg sengsara rakyat jelata apa itu gak lebih kejam? koruptor=penghianat negara dan hukuman bg penghianat adalah hukuman mati.

0 0 Balas LaporkanHapus