KSP: Pemerintah tak pernah abaikan kondisi ekonomi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menepis anggapan bahwa pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menegaskan pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah, yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Edy dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Edy menepis hasil survei yang menyebut bahwa pemerintah fokus pada pembangunan IKN ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.

Edy mengungkapkan pada 2023, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus kepada ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," terang Edy.

Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, ujar Edy, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp414,1 triliun.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp8,8 triliun.

"Pemerintah terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," terangnya.

Selain fokus pada ekonomi, katanya, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp46 triliun yang dilakukan dalam kurun waktu 2022-2024.

"IKN itu bagian dari pembangunan infrastruktur yang tujuannya untuk pemerataan ekonomi," jelasnya.