Yogyakarta (ANTARA News) - Demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya merujuk pada nilai-nilai Pancasila, kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dyah Mutiarin.
"Dengan nilai-nilai Pancasila, demokrasi di negeri ini akan dapat berlangsung dengan dasar saling menghormati dan menghargai," katanya di Yogyakarta, Minggu.
Ia mengatakan, asas demokrasi di Indonesia seharusnya kembali pada sila ke-4 Pancasila, yakni menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat.
"Saat ini sangat penting bagi Bangsa Indonesia untuk menanamkan falsafah Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," katanya.
Bangsa Indonesia, menurut dia, harus kembali kepada Pancasila agar bisa membentuk kesamaan dalam menyikapi perbedaan.
"Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam, baik dari suku, budaya maupun agama, sehingga kebesaran hati untuk saling menghargai harus terus dipupuk," katanya.
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UMY) itu mengatakan, demokrasi yang kini terjadi di Indonesia cenderung tanpa batas dan kurang rasa tanggung jawab.
Kondisi itu, menurut dia, menyebabkan perpecahan dan konflik antarsuku serta antara masyarakat dengan pemerintah sering kali terjadi.
"Hal itu merupakan penyimpangan karakter atas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa," katanya.
Ia mencontohkan survei Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap masyarakat DI Yogyarakat terkait keistimewaan Yogyakarta dan penetapan Sultan cukup menarik dikaji.
"Hasil survei yang menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap DI Yogyakarta dan penetapan Sultan itu membuktikan desentralisasi di Indonesia kurang sensitif terhadap karakter daerah," katanya.
Hal itu pula yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, Papua, serta Papua Barat, sehingga konflik mudah terjadi akibat demokrasi yang tidak merujuk pada musyawarah dan mufakat. (B015*H010/E011)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
