Menakar potensi stagflasi yang membayangi dunia

Konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut, sehingga negara-negara barat akan menanggapinya dengan sanksi yang lebih besar dan membuat harga energi tetap tinggi.

Jakarta (ANTARA) - Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina terus mendorong kenaikan harga komoditas, terutama harga minyak mentah global yang sempat menyentuh kisaran 120 dolar AS per barel.

Sanksi embargo atau larangan impor minyak dari Rusia membuat persediaan minyak global berkurang, di tengah kenaikan permintaan seiring pembukaan kembali perekonomian.

Dengan kondisi tersebut, inflasi menjadi salah satu risiko yang dicermati oleh para pelaku pasar dan kian menjadi perhatian.

Wealth Management Head Bank OCBC NISP Juky Mariska mengungkapkan inflasi tinggi yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat mendorong ekonomi ke jurang stagflasi, yakni kondisi ekonomi dengan inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan angka pengangguran tinggi.

Kenaikan inflasi ini meningkatkan kekhawatiran terjadinya resesi di masa depan.

Adapun kurva imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun, yakni US Treasury mengalami inversi di awal April 2022, di mana imbal hasil obligasi tenor pendek lebih tinggi dibandingkan tenor panjang, yang memberi sinyal potensi perlambatan ekonomi di masa depan.

Akan tetapi, adanya pembukaan kembali ekonomi diperkirakan menjaga tingkat permintaan tetap tinggi, sehingga dapat menghindarkan ekonomi dari potensi stagflasi ataupun resesi.

Kenaikan US Treasury ke level tertinggi sejak pandemi, yakni di atas dua persen pun mengerek yield obligasi domestik tenor 10 tahun naik ke level 6,73 persen di akhir Maret 2022 dari sebelumnya 6,52 persen pada akhir Februari.

Adanya kenaikan imbal hasil ini berarti terjadi penurunan pada harga obligasi. Investor asing tercatat melakukan jual bersih sebanyak Rp43 triliun sehingga kepemilikan asing turun menjadi 17,5 persen di akhir bulan Maret.

Selain kenaikan imbal hasil obligasi AS, tekanan pada pasar obligasi domestik turut dipengaruhi oleh rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, The Fed yang lebih agresif dalam rangka mengimbangi kenaikan inflasi Negeri Paman Sam ke level tertinggi dalam empat puluh tahun terakhir.

Namun demikian, pasar obligasi domestik masih tetap menarik dengan rencana penerbitan obligasi yang lebih rendah, serta skema burden sharing dengan Bank Indonesia yang masih berlanjut hingga akhir tahun 2022, sehingga akan menstabilkan pasokan obligasi di pasaran.

Di Indonesia, pemerintah menilai pemulihan ekonomi domestik mulai berjalan, walaupun pandemi COVID-19 belum selesai. Hal ini terlihat dari inflasi bulan Maret 2022 yang tercatat meningkat 2,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Indikator makro lainnya pun mencatatkan kinerja yang positif, seperti halnya sektor manufaktur yang hingga saat ini masih mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) pada level 51,3, yang mencerminkan sektor tersebut berjalan di level ekspansif.

Demikian pula dengan neraca perdagangan Indonesia di bulan Maret 2022 yang mengalami surplus 3,8 miliar dolar AS atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yakni surplus 1,7 miliar dolar AS.

Meski prospek ekonomi masih menghadapi tantangan, Head of Investment Strategy Bank of Singapore Eli Lee memperkirakan tidak akan terjadi stagflasi pada tahun ini.

"Kelanjutan dari pembukaan kembali, permintaan dan pasar tenaga kerja yang kuat akan mendukung pertumbuhan meskipun ada risiko dari melonjaknya harga minyak, kenaikan bunga Fed yang berpotensi lebih besar, dan kurva imbal hasil AS yang mengarah inversi, ” jelas Lee.
Baca juga: Biden sebut ekonomi Rusia kini terguncang karena Putin

Dampak konflik

Konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut, sehingga negara-negara barat akan menanggapinya dengan sanksi yang lebih besar dan membuat harga energi tetap tinggi.

Bank of Singapore memproyeksikan setidaknya terdapat beberapa dampak yang dapat terjadi terhadap prospek ekonomi tahun ini, yakni harga minyak yang diperkirakan mendekati level tertinggi, dengan kemungkinan harga minyak mentah Brent akan tetap berada di level 100 dolar AS per barel selama 2022.

Selain itu, pertumbuhan global akan melambat lebih tajam tahun ini dari yang diperkirakan sebelumnya, namun aktivitas global masih akan terbantu oleh pembukaan kembali ekonomi tahun ini, diiringi dengan inflasi yang akan memburuk karena kenaikan harga minyak.

Dampak berkelanjutan lainnya dari konflik kedua negara adalah dolar AS akan tetap diminati karena pasar yang fluktuatif membuat investor menghindari risiko, serta imbal hasil obligasi AS akan meningkat lebih lanjut dengan perkiraan tenor 10 tahun akan melonjak hingga 2,55 persen.

Dengan demikian, prospek ekonomi tetap menghadapi tantangan, terlebih lagi kurva imbal hasil AS cenderung datar bahkan beberapa terbalik, yang terjadi seiring dengan kekhawatiran investor bahwa Fed dapat menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) pada pertemuan di bulan Mei dan Juni untuk melawan inflasi.

Meski begitu, jika Fed mulai menaikkan suku bunga 50 bps tahun ini, ekonomi Paman Sam tidak akan mengalami resesi pada tahun 2022.

Adapun The Fed diprediksikan mulai mengurangi neraca dari bulan Mei untuk melawan inflasi, di samping kenaikan suku bunga lantaran pengetatan
kuantitatif semacam itu kemungkinan akan memberi tekanan pada imbal hasil yang lebih lama dan akan melawan kurva Treasury yang datar dan terbalik baru-baru ini.

Kendati risiko kenaikan suku bunga Fed mulai membayangi, adanya inversi pada kurva imbal hasil AS, dan harga minyak melonjak, ekonomi global diperkirakan tak akan menyerah pada stagflasi.

Fundamental ekonomi berbagai negara, suku bunga riil negatif di beberapa negara ekonomi utama, pasar tenaga kerja yang telah pulih dari pandemi, pembukaan kembali ekonomi, permintaan dan tabungan yang tinggi adalah beberapa dorongan kuat lainnya untuk pertumbuhan ekonomi dunia.
Baca juga: BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Langkah antisipatif

Berbagai dampak berkelanjutan dari konflik Rusia dan Ukraina tentunya mulai terlihat, terutama pada inflasi, padahal saat ini inflasi sudah tinggi akibat disrupsi pasokan bahan baku selama pandemi COVID-19.

Jika nantinya akan terdapat lagi invasi Rusia, kemungkinan akan memperparah tingkat inflasi terutama bagi negara konsumen energi, seperti Indonesia.

Bagi Indonesia, dampak langsung konflik kedua negara sebenarnya tidak terlalu signifikan, lantaran kedua negara tersebut bukan merupakan mitra dagang utama.

Namun, Indonesia tetap harus melakukan langkah antisipasi karena adanya impor gandum dan bahan pangan lain dari kedua negara tersebut, sehingga konflik akan mempengaruhi rantai pasokan bahan baku ke dalam negeri.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Damhuri berpendapat salah satu langkah antisipatif yang diperlukan Indonesia adalah tetap mempertahankan perekonomian terbuka dan tidak protektif.

Hal tersebut perlu dilakukan karena perekonomian terbuka sangat menolong sebuah negara untuk keluar dari krisis ekonomi atau paling tidak mencegah krisis kian membesar.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu aktif mencari berbagai sumber pasokan alternatif karena Indonesia tidak bisa mendapatkan barang dari Rusia dan Ukraina dan mempersiapkan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih berhati-hati untuk mencegah peningkatan inflasi.

Indonesia juga diharapkan bisa menyiapkan jaring pengaman sosial yang lebih efektif dengan memanfaatkan windfall benefit dari kenaikan harga komoditas internasional, serta menjadikan momentum konflik sebagai langkah transisi energi dan skema ketahanan pangan yang lebih baik.

Transisi energi juga akan meningkatkan kemandirian dan kestabilan pengadaan energi Indonesia sehingga meningkatkan resiliensi perekonomian domestik terhadap masalah terkait ketahanan energi, serta persoalan lainnya yang terkait dengan potensi stagflasi yang sedang menaungi atmosfir perekonomian global.