Tuntutan Penurunan Tarif Kapal Tak Direspon Pemerintah

Pamekasan (ANTARA News) - Tuntutan penurunan tarif kapal penyebarangan di pelabuhan Kamal, Bangkalan menuju Ujung, Surabaya yang dilakukan pihak Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMM) tidak direspon Pemprov Jatim.

Aktivis AMM dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pamekasan Sulaisi Abd Razak, Rabu malam menyatakan, puluhan aktivis AMM itu kini terpaksa kembali ke Bangkalan dan Pamekasan, setelah selama dua hari bertahan di gedung Grahadi Surabaya menuntut ke Pemprov Jatim tentang penurunan tarif kapal itu, tapi tidak diindahkan.

"Kami terpaksa bertolak ke Madura karena Pemprov ternyata tak ada yang menemui kami dengan alasan menyambut kedatangan Presiden ke Malang dan selanjutnya meninjau pembangunan jembatan Suramadu di Surabaya," kata Sulaisi di Pamekasan, Rabu malam.

Meski gagal menyampaikan tuntutannya ke Pemprov dan gabungan pengusaha angkutan sungai danau dan penyeberangan (Gapasdap) itu, tapi mahasiswa masih berencana akan kembali datang ke Grahadi Surabaya.

Saat ini, lanjut mantan ketua umum HMI Komisariat STAIN tersebut, mahasiswa masih menyusun strategi guna meloloskan tuntutannya itu.

"Jumat mendatang ini kami akan kembali ke Surabaya guna bertemu langsung dengan Penjabat Gubernur dan Dinas Perhubungan Jawa Timur, berdialog langsung tentang tuntutan kami," terang Sulaisi.

Tuntutan menurunkan tarif penyeberangan di pelabuhan Kamal, Bangkalan - Ujung, Surabaya oleh aktivis AMM itu dilakukan karena pihak Gapasdap dan Pemprov Jatim hanya akan menurunkan tarif penyeberangan Rp160. Padahal menurun AMM nilai penurunan tarif itu tidak sesuai dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Dulu kan waktu harga BBM Rp4.500 tarif penyeberangan Rp2.500. Jadi sudah sepantasnya tarif penyeberangan kembali menjadi Rp2.500 sesuai harga semula. Alasan kenaikan tarif oleh Gapasdap dan Pemprov Jatim dulu karena kenaikan BBM. Sekarang BBM turun tarif malah tetap," kata Sulaisi menjelaskan.

Kedatangan para aktivis AMM ke gedung Grahadi Surabaya dalam dua hari ini merupakan aksi lanjutan. Sebelumnya mereka melakukan aksi demo di pelabuhan Kamal, Bangkalan hingga berulangkali, bahkan pernah menggelar aksi mogok makan selama lima hari, hingga akhirnya dibubrakan petugas karena dianggap mengganggu keamanan pelaksanaan Pilkada Gubernur ulang di Madura.

"Sampai kapan pun kami akan terus berunjukrasa sebelum tuntutan penurunan tarif kami dipenuhi oleh Pemprov dan Gapasdap," kata Sulaisi menegaskan.(*)