Surabaya (ANTARA) - Pengamat politik asal lembaga The Republic Institute, Sufyanto, menilai respons beberapa kepala daerah menyikapi namanya masuk sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Jatim periode 2022-2027 adalah sikap politik yang wajar.

"Wajar bagi kepala daerah seperti itu. Apalagi agar bisa menjaga keseimbangan dengan semua partai politik demi tiket di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Minggu.

Sebelumnya, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wali Kota Madiun Maidi memberikan respons berbeda ketika namanya tercantum dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat Jatim.

Namanya bersama sejumlah bupati dan wali kota tercantum sebagai pengurus, bahkan namanya disebut saat proses pelantikan DPD Partai Demokrat Jatim di Surabaya pada Jumat (22/4).

Sufyanto menegaskan hal lumrah bila beberapa kepala daerah bersikap dan menjawab keikutsertaan-nya dalam kepengurusan suatu partai.

Baca juga: Demokrat tegaskan tolak calon kepala daerah tersangkut korupsi

Baca juga: Partai Demokrat Bangka Selatan buka pendaftaran calon kepala daerah


"Karena ingin menjaga relasi dengan semua partai pengusung di saat Pilkada lalu, sekaligus untuk bisa diterima di semua warna partai politik," ucapnya.

Dikatakan Sufyanto, fenomena tersebut tidak lepas dari praktik pemberian rekomendasi dukungan partai politik kepada para calon kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu, seperti menjadi anggota partai hingga tercatat sebagai pengurus.

Biasanya, lanjut dia, kepala daerah akan berusaha memberi dukungan kepada partai politik pengusung utama meski mereka tetap menjalin komunikasi dengan parpol pendukung lainnya.

Dosen Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu menilai, kepemimpinan DPD Demokrat Jatim di bawah kendali Emil Elestianto Dardak tidak sembarangan menyusun kepengurusan.

Baca juga: Putra Gubernur Khofifah dan anak LaNyalla gabung Demokrat Jatim

Baca juga: AHY lantik Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim 2022-2027


Pencantuman itu tentu sudah melalui kajian matang dan pemikiran yang jernih sehingga roda organisasi partai politik bisa bekerja lebih optimal.

"Saya melihat kepemimpinan Partai Demokrat di bawah nakhoda Ketum AHY dan Ketua di Jatim Emil Dardak, tentu tidak akan sembarangan di dalam menyusun kepengurusan, karena mereka pemimpin yang memiliki reputasi luar biasa," tuturnya.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022