"Keungan mikro syariah, sebagai bagain dari keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir in telah menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan harapan bahwa pemberdayaan komunitas melalui aktivitas dan transaksi keuangan syariah kiranya dapat kita kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam seminar Delapan Negara Berkembang (D-8) di Jakarta, Jumat.
Selain itu, Indonesia mempunyai potensi besar di antara negara-negara D-8 dan di dunia, yaitu dengan rata-rata total aset perbankan syariah 40 persen dalam lima tahun terakhir, sedangkan rata-rata negara di dunia hanya mempunya sekitar 15 persen aset perbankan syariah.
Senada dengan Halim, Direktur Utama PT Bank BRI, Syariah Ventje Rahardjo, mengatakan bahwa sektor mikro di Indonesia menjadi salah satu penggerak perekonomian yang signifikan.
Ada beberapa kunci penting untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan cara berbisnis nasabah micro banking yang diterapkan oleh BRI Syariah, kata Ventje.
Pertama adalah produk yang sederhana dengan kontrak dan perhitungan yang mudah dipahami oleh nasabah. Kedua, keberagaman produk dan layanan yang menguntungkan secara fungsional dan emosional, dan ketiga adalah kemudahan akses baik dengan saluran fisik dan elektroni, serta keempat adalah manajemen resiko yang kuat denga mitigasi risiko yang transparan, kata Ventje.
"Keempat kunci tersebut didukung dengan diterapkannya dua bisnis model, yaitu Implant Micro Banking, yang terletak di kantor cabang atau kantor cabang pembantu, dan Mobile Micro Banking, kendaraan yang dilengkapi komputer dan jaringan utnuk memberikan layanan instan yang bisa memenuhi semua kebutuhan nasabah perbankan mikro di mana pun mereka berada," kata Ventje.
Pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah mikro oleh BRI Syariah pada tahun ini, menurut dia, akan menginjak di angka Rp.12 Triliun dan naik sebesar 176 persen dari tahun sebelumnya.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Jenderal Organisasi D-8, Widi Agoes Pratikto, mengatakan bahwa tugas terpenting sekarang adalah bagaimana memberdayakan orang-orang yang memahami keuangan syariah untuk melakukan gerakan ekonomi.
Terhadap penduduk Indonesia yang sifatnya multi-kultural, ia menilai, mungkin diperlukan juga soft-title, agar bisa di terima di Indonesia sebagai strategi pemasaran namun tetap mempertahankan nilai-nilai keuangan syariah, kata Widi.
Widi berharap dengan pengembangan keuangan syariah tersebut, Indonesia dan negara-negara anggota D-8 lainnya bisa menghimpun kekuatan ekonomi.
Seminar tentang keuangan mikro syariah tersebut diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keuangan syariah yang pesat beberapa tahun ini sekaligus untuk mengembangkan potensi keuangan syariah di negara-negara D-8 yang mayoritas merupakan negara-negara muslim.
Negara-negara anggota D-8 adalah Iran, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Turki, Mesir dan Nigeria.
(T.SDP-04)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
