PWNU DKI Jakarta kaji penggunaan sumber daya melalui Fiqih Tata Kota

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta sedang melakukan tiga fokus aspek kajian penggunaan sumber daya di Jakarta, yakni tentang penggunaan air, api atau energi, serta pangan melalui Kajian Fiqih Tata Kota.

“PWNU DKI Jakarta sedang melakukan kajian tentang Fiqh Tata Kota, salah satu babnya adalah menganalisis penggunaan air di Jakarta, ini kalau tidak ditata secara baik dan benar maka apa yang diramalkan oleh pengamat luar negeri termasuk oleh presiden Amerika Serikat itu bisa terjadi, yaitu Jakarta tenggelam,” kata Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: PBNU gelar program 1 juta vaksin booster jelang Lebaran 2022

Salah satu ide dasar dari pengelolaan air di Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah air yang harus dimiliki bersama. Oleh karena itu, pemerintah yang harus melakukan pengelolaan dan tidak boleh ada sekelompok orang yang menguasai air di DKI Jakarta

“Sekarang ini, orang bisa ambil air sebanyak-banyaknya. Yang punya hotel, yang punya apartemen, yang punya rumah besar, dia menggunakan alat yang canggih agar bisa menarik air seenaknya, sementara masyarakat kecil susah mencari air,” kata Samsul.

Selain air, api juga harus dikelola dengan baik. Api sebagai simbol energi meliputi minyak dan sebagainya ini harus dijaga dan jangan sampai dikuasai oleh sekelompok orang yang hanya menginginkan keuntungan.

“Yang kedua yang harus dimiliki secara bersama adalah api. Api ini urusan energi, bensin, dan sejenis itu harus dikuasai juga oleh negara. Tidak boleh diberikan sebebas-bebasnya kepada pasar yang bisa menjadikan banyak orang menjerit,” tutur dia.

Samsul berpandangan bahwa kenaikan bahan pokok akibat kurang kontrol tentunya sangat menyulitkan masyarakat. Harga yang tinggi dan barang yang langka membuat masyarakat menjerit.

“Yang ketiga yang harus dikuasai bersama, urusan rumput, maksudnya adalah urusan pangan. Artinya, makanan pokok yang kita gunakan setiap hari, itu pemerintah betul-betul harus mengontrol. Jangan sampai terjadi lonjakan yang tidak seimbang,” kata dia.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sambutan ketika menggelar Pasar Murah Ramadhan 1443 H di Kantor PCNU Jakarta Selatan, Sabtu, dengan total 11.000 paket sembako seharga Rp135 ribu per paket yang disubsidi jejaring NU sehingga menjadi Rp99 ribu per paket.

Sejalan dengan Samsul, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar juga berpendapat bahwa sumber daya vital tersebut harus dikelola bersama dan disiapkan agar ekonomi mampu menghadapi segala situasi dan kondisi.

"Setiap bulan Ramadhan menjelang Idul fitri merangkak naik, kenapa merangkak naik? Karena tukang ayam, tukang cabai, tukang beras pada pengen lebaran juga, jadi akhirnya semuanya dalam kondisi menekan masyarakat," kata Ahmed.