"Setelah bencana satu tahun berlalu, kami kembali menagih janji pemerintah yang akan membangun hunian tetap bagi korban bencana erupsi Merapi, baik itu di lahan relokasi mandiri maupun di lahan relokasi yang ditetapkan pemerintah," kata Kepala Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan Heri Suprapto, Jumat.
Menurut dia, pemerintah sangat lamban dalam mewujudkan pembangunan hunian tetap bagi para korban erupsi Gunung Merapi ini, karena sebenarnya dari pihak warga semuanya sudah siap.
"Saat ini warga sudah siap untuk relokasi, baik secara mandiri maupun mengikuti pemerintah. Namun kenapa pembangunan hunian tetap belum juga direalisasikan," katanya.
Ia mengatakan, dari pemerintah desa sendiri sebenarnya juga sudah menyiapkan lahan tanah kas desa untuk relokasi warga yang tidak memiliki lahan lain di lokasi yang aman namun sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait pembangunan hunian tetap tersebut.
"Saat ini sudah tidak ada permasalahan lagi, warga sudah setuju relokasi dan lahan juga sudah siap, namun tidak tahu kenapa pembangunan hunian tetap ini tidak juga direalisasikan," katanya.
Heri mengatakan, jika pemerintah pusat beralasan masih adanya beberapa dusun yang menolak relokasi sehingga pembangunan hunian tetap belum bisa dilaksanakan, maka ini tidak begitu tepat karena jumlah yang tidak setuju relokasi jauh lebih sedikit dari yang setuju relokasi.
"Di Kecamatan Cangkringan ini ada 23 dusun yang harus relokasi, dari jumlah tersebut hanya tiga dusun yang belum setuju relokasi. Semestinya dusun yang setuju ini didahulukan untuk relokasi dan dibuatkan hunian tetap, sedangkan yang belum setuju diberi pemahaman lagi dan didekati pelan-pelan, karena yang hendak ditata ini manusia yang semua punya pendapat, bukan binatang yang mudah untuk digiring," katanya.
Ia mengatakan, di Desa Kepuharjo terdapat 1.136 kepala keluarga (KK) yang kehilangan rumah akibat diterjang awan panas Merapi pada erupsi 2010, dari jumlah tersebut sebagian sudah relokasi mandiri dan membangun hunian tetap baik melalui dana bantuan dari pemerintah melalui JRF-Rekompak maupun membangun secara swadaya.
"Saat ini warga yang sudah relokasi mandiri diantaranya Dusun Batur 123 KK dan Pager Jurang 78 KK, dari jumlah tersebut sebanyak 82 KK mendapat bantuan pemerintah senilai Rp30 juta melalui JRF-Rekompak dan sisanya secara swadaya," katanya. (V001/A035)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
