Komodo diharapkan tidak dijadikan komoditi bisnis dan politik

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Komiste Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ahmad Doli Kurnia, mengharapkan bahwa masalah komodo yang akan diikutsertakan dalam kompetisi satu dari tujuh keajaiban baru dunia tersebut tidak dijadikan komoditas bisnis dan politik.

"Akhir-akhir ini marak perdebatan di berbagai media massa mengenai keberadaan komodo yang didorong untuk menjadi salah satu The New 7 Wonders in the world," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Menurut Vice President WaY (Organisasi Pemuda Dunia) itu, pro dan kontra terjadi setelah diketahui bahwa lembaga promotor tujuh keajaiban baru dunia (The New 7 Wonders) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang diduga tidak jelas keberadaannya.

Lembaga yang kabarnya berpusat di Swiss dan cuma eksis dengan virtual office-nya, awalnya juga mengajak pemerintah Indonesia dan telah menanda tangani kontrak mengikutkan komodo sebagai kandidat pemenang The New 7 Wonders.

Doli mengkhawatirkan bahwa komodo akan dijadikan komoditas bisnis oleh pihak asing yang hanya mencari keuntungan atas kekayaan hayati Indonesia.

"Bayangkan bahwa sampai sekarang hak promosi atas komodo masih milik mereka, sekalipun pemerintah sudah menarik diri dan membatalkan kontrak dengan NGO itu.," katanya.

Doli menegaskan, komodo sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) sebagai situs warisan kebudayaan dunia (World Heritage). (*)