"Yang saya telusuri, Wapres Ma'ruf Amin belum membuat pengorganisasian selanjutnya. Wapres perlu segera menginstruksikan Ketua Harian TKTPPK, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mulai melaksanakan tugas tim semaksimal mungkin," kata Kiki dalam webinar Moya Institute bertajuk “Teror Menyergap Papua", Jumat (22/4), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, berbagai persoalan di Papua memang harus dituntaskan melalui peningkatan kesejahteraan bagi warga Papua, seperti yang diamanatkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua.
Keppres dan Inpres itu pun, kata Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.
Dengan begitu, kata dia, tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang terus bergerilya melawan Pemerintah bisa dihentikan sebab mereka akan kehilangan dukungan rakyat.
"Ini yang disebut sebagai operasi antigerilya dengan cara konstruktif untuk memenangkan hati rakyat guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata," ujar Kiki.
Oleh karena itu, Kiki menekankan langkah-langkah pengimplementasian keppres dan inpres perlu segera dilaksanakan oleh TKTPPK.
Selanjutnya, Kiki mengingatkan bahwa tugas memimpin pelaksanaan keppres dan inpres tersebut tidak bisa dilakukan oleh ketua tim saja.
Ia menyebutkan ketua harianlah yang seharusnya menjalankan tugas percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua secara fokus agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.
Untuk mengoptimalkan peran ketua harian dalam mencapai target pembangunan kesejahteraan itu, Kiki memandang perlu penunjukan staf ahli, staf khusus, dan staf organik.
"Ketua Harian juga harus dilengkapi oleh staf ahli, staf Khusus, dan staf organik untuk efektivitas pencapaian target," kata Kiki.
Pada kesempatan yang sama, Aktivis Mahasiswa Papua Charles Kossay meminta Pemerintah agar tidak hanya melakukan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dengan menggunakan hati untuk merebut simpati orang Papua.
Charles menambahkan bahwa dana otonomi khusus dan dana-dana lain yang banyak dialirkan oleh Pemerintah untuk Papua belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara signifikan karena dikorupsi oleh elite politik setempat.
Oleh karena itu, kata dia, aparat penegak hukum, seperti KPK perlu menangkap para pejabat Papua yang terlibat korupsi dan menyengsarakan rakyat.
Baca juga: KKB bakar mes milik PT MTT di Ilaga Papua
Baca juga: Fachri: "Jarak" Jakarta dengan Papua dipotong secara komprehensif
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
