Mamuju (ANTARA News) - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Provinsi Sulawesi Barat, menyatakan, sekitar 60 persen pejabat struktural di pemerintah daerah tersebut tidak sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya.
"Jika harus jujur, maka penempatan pejabat struktural pada lingkup Pemprov Sulbar sangat tidak sesuai dengan jabatan. Namun, begitu, kondisi itu harus dimaklumi," kata Kepala BKDD Sulawesi Barat Ansar Nur Hasanuddin di Mamuju, Kamis.
Menurut dia, ketidaksesuaian dengan latar belakang ilmu ini akibat terbatasnya sumber daya manusia di provinsi yang umurnya kurang lebih tujuh tahun itu.
"Penempatan pejabat harus sesuai dengan disiplin ilmu karena tanpa itu maka program pemerintahan tidak akan jalan efektif," katanya.
Selama ini, kata dia, ada kesenjangan dalam menempatkan pejabat struktural sehingga banyak program tidak terlaksana secara optimal.
"Saya rasa gubernur terpilih akan memperhatikan hal itu agar kelak sistem pemerintahan di daerah ini semakin lebih baik," katanya.(*)
KR-ACO/S023
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011