G20: Partisipasi perempuan dalam agenda global masih rendah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Forum Lintas Agama G20 Katherine Marshall mengatakan partisipasi perempuan dalam agenda global masih sangat rendah.

“Peran perempuan bagaikan tidak kasat mata karena perempuan juga berkutat juga dengan berbagai macam ekspektasi sosial budaya,” kata Katherine dalam keterangan tertulis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Katherine menuturkan berdasarkan salah satu tinjauan di tahun 2019, hanya tiga persen mediator, empat persen penandatanganan dan 13 persen negoisator di dunia merupakan seorang perempuan.

Selain partisipasi pada tingkat global, aspek pendidikan, kesetaraan dan keadilan juga masih menjadi persoalan pada perempuan. Contohnya, tingkat putus sekolah pada perempuan lebih meningkat selama terjadinya pandemi COVID-19.

Baca juga: B20 Indonesia dorong perusahaan laporkan indikator gender

Baca juga: Men PPPA: Kepemimpinan perempuan ciptakan lingkungan kerja inklusif

“Dari pengalaman kami, kemungkinan besar perempuan-perempuan yang berhenti sekolah tidak akan melanjutkan sekolah walaupun pandemi sudah berlalu,” ujar Katherine.

Sekretaris Jenderal Asian Muslim Action Network (AMAN) Dwi Rubiyanti Kholifah mengatakan sebenarnya perempuan memiliki kodrat unik karena secara efektif mampu menjadi agen transformasi konflik dan dapat berperan sebagai agen yang dapat mendekatkan agama pada masyarakat.

Dwi memberikan contoh program Sekolah Perempuan Perdamaian yang dijalankannya bersama Pendeta Roswuri dari Poso, telah memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif untuk pengembangan pertanian organik.

Sekolah tersebut sejauh ini melibatkan lebih dari 4.000 perempuan lintas iman di 41 desa/kelurahan di Indonesia.

Lewat pengelolaan kebun organik itu, lahan yang tidak produktif dapat difungsikan sebagai medium untuk menyalurkan emosi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

“Kebun organik menjadi medium untuk mengurai dendam, prasangka, dan rasa tidak percaya Muslim dan Kristen yang digagas dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri,” kata Dwi yang juga merupakan aktivis perempuan dan perdamaian itu.

Sementara Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Pendeta Mery LY Kolimon mengatakan Reformasi Protestan yang dimulai pada tahun 1517 itu, telah merekonstruksi identitas perempuan sebagai setara dengan laki-laki termasuk kepemimpinan.

“Jika dalam agama suku, peran keagamaan perempuan sangat terbatas, maka Kekristenan memberikan sebuah identitas baru sebagai yang setara untuk berelasi dengan Yang Ilahi,” kata Mery.*

Baca juga: Pemberdayaan perempuan wirausaha melalui bisnis inklusif

Baca juga: Indonesia dorong monitor capaian keterwakilan perempuan di G20 Empower