Akademisi: Sosialisasi program pencegahan kekerdilan harus digencarkan

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, dr. Yudhi Wibowo mengatakan, sosialisasi mengenai program pencegahan kekerdilan (stunting) harus terus digencarkan guna meningkatkan pemahaman masyarakat.

"Sosialisasi mengenai program pencegahan kekerdilan yang tercantum dalam rencana aksi nasional mengenai percepatan penurunan angka stunting harus digencarkan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Dia menjelaskan, percepatan penurunan angka stunting merupakan program prioritas yang sedang diupayakan oleh pemerintah pada saat ini, sehingga sosialisasi-nya perlu dilakukan secara masif.

"Tujuannya untuk bersama-sama mencapai target yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, yaitu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada Tahun 2024," katanya.

Terkait hal itu, pengajar Fakultas Kedokteran Unsoed tersebut menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat strategis dalam mendukung kampanye pencegahan dan penurunan stunting.

"Komitmen tiap-tiap daerah sangat diperlukan untuk mengintensifkan program strategis di wilayahnya masing-masing dalam rangka mencegah dan sekaligus menurunkan kasus kekerdilan," katanya.

Yudhi menambahkan, pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah perlu terus memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang program pencegahan dan penanganan kekerdilan.

"Dengan adanya koordinasi dan kampanye bersama yang diterapkan secara nasional di seluruh daerah di Indonesia, maka akan membawa dampak signifikan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting," katanya.

Dia berharap sosialisasi yang intensif akan mendorong seluruh masyarakat termasuk para orang tua untuk berperan aktif mencegah kasus kekerdilan.

"Sebagai contoh, orang tua perlu mengoptimalkan pemberian ASI eksklusif bagi anak mereka sebagai salah satu upaya mencegah kekerdilan atau stunting," katanya.

Menurutnya, ibu yang baru melahirkan perlu dorongan, perhatian serta peluang yang besar untuk memenuhi ASI eksklusif bagi bayinya.

"Karena itu para pihak terkait harus terus mendukung ibu yang baru melahirkan agar memberikan air susu ibu atau ASI eksklusif kepada anaknya," katanya.

T.W004