Pemerintah siap berkomunikasi dengan siapapun di Papua

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan pemerintah membuka pintu yang lebar untuk berdialog dengan kelompok manapun di Papua dalam upaya mencapai penyelesaian dan penanganan menyeluruh masalah di wilayah itu.

Dalam keterangan pers di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu malam, Menko Polhukam mengatakan dialog dan komunikasi yang dilakukan tentunya tetap berangkat dari tiga pilar yang ditetapkan pemerintah, yaitu kerangka negara kesatuan republik Indonesia, otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Papua.

"Waktu ke sana saya bicara dengan siapapun, tapi dialog dengan framework yang mana, framework dalam otonomi luas dan yang pas," kata Djoko.

Ia mengatakan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono telah puluhan kali berkomunikasi dengan berbagai pihak di Papua terkait komunikasi dan dialog yang dimaksudkan.

"Mungkin sudah puluhan kali Pak Bambang terbang ke Papua terkait hal ini," katanya.

Senada dengan Djoko, Bambang Darmono dalam kesempatan yang sama mengatakan ia siap dan terbuka berdialog dengan pihak manapun termasuk OPM.

"Tadi bagaimana kita lakukan dialog konstruktif di Papua itu. Tentang kepada siapa persoalannya kami berdialog dengan kelompok OPM ya kenapa tidak. Menurut kami siapapun akan duduk bersama ya akan kami lakukan," tegasnya.

Lihat Secara Utuh

Menko Polhukam mengatakan melihat masalah di Papua lengkap dengan penyelesaiannya harus dilihat dalam kerangka yang luas dan utuh.

"Pengelolaan pembangunan di Papua harus dilihat dengan konteks luas, ada kewenangan di pusat, amanat UU Otsus, delegasi kewenangan otoritas dan tanggung jawab pemda harus dilihat dalam konteks sama. Oleh karena dari struktur itu masalah Papua ditempatkan di tempat sama. Mana yang pemerintah pusat mana yang pemda, sehingga berangkat dari situ bisa dilihat `balance` dan bagaimana menata kembali proses percepatan pembangunan di Papua," kata Djoko.

Ia menjelaskan dari hasil evaluasi pelaksanaan Perpres nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, ada hal yang belum berjalan sesuai dengan target sehingga perlu dibentuk suatu unit yang khusus menangani hal ini.

"Akhirnya kita lakukan rapat maraton, bertemu tokoh dan parlemen dan muncul gagasan unit khusus yang menangani betul. Itu lahir 2010. Kemudian kita rapat di Wapres dan terbit unit khusus UP4B. Jadi kalau kita lihat utuh, proses pembangunan Papua secara utuh, ada porsi pusat dan daerah dan ada kolaborasi pusat dan daerah. Lihat konteks dengan pas, jadi porsinya pas," katanya.

Ia menambahkan, "Dari skala itu kita akan bisa sempurnakan sinkronisasi dan koordinasi proses pembangunan Papua. Presiden dalam arahan juga paparan dari Bambang Darmono, kepala UP4B. Dia paparkan tugas yang diamanatkan melalui Keppres, visi dan misi dan Presiden memberikan arahan bagaimana sinkronisasi kementerian dan pemda dan juga antarkementerian sehingga tugas kepala unit berhasil."
(T.P008/M026)