Kendari (ANTARA News) - PT Timah Tbk, salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan keinginannya untuk mengelola potensi tambang nikel di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra). Bupati Bombana, Drs H Atikurahman, MS di Kendari, Senin, mengatakan, keseriusan perusahaan BUMN untuk mengelola tambang nikel tersebut kini dalam tahap izin survey sebelum melakukan kegiatan eksploirasi di kawasan itu. Menurut Bupati, potensi lokasi tambang nikel di Kabupaten Bombana terletak di Malapulu, Kecamatan Kabaena Barat dengan areal berdasarkan data Dinas Pertambangan setempat mencapai sekitar 20 ribu hektare dengan cadangan nikel diperkirakan sekitar 5-7 miliar m3. Ia mengatakan, perusahaan BUMN itu, selain menyatakan keinginannya untuk mengelola tambang nikel juga potensi tambang lain seperti batu marmer yang juga terletak di Lengora dan Rahadopi, Kecamatan Kabaena telah dilakukan penjajakan namun hasilnya belum diekspose secara menyeluruh. Selain itu ada juga potensi tambang lain seperti batu gamping, di Kecamatan Poleang dengan luas sebaran mencapai 15 ribu ha dengan cadangan bila sudah diolah bisa mencapai 5,6 juta m3. "Kita harapkan saja perusahaan BUMN itu dalam tahun 2006 ini sudah meningkatkan kegiatannya untuk mengelola tambang tersebut menjadi tahap eksploitasi," katanya. Bupati mengatakan, Kabaena Barat maupun Kabaena Timur memiliki potensi tambang yang cukup melimpah, terbukti selama setahun terakhir sedikitnya ada belasan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah yang telah melakukan penjajakan di wilayah itu. Potensi batu marmer yang berlokasi di dua wilayah Kecamatan Kabaena itu, kata Atikurahman, warnanya ada yang hijau dengan serat kuning emas, hitam, abu-abu dan coklat kemerahan. Pemkab Bombana akan memberi kemudahan berupa keringan pajak bagi setiap investor yang berminat mengelola tambang di daerah itu. "Diakui bahwa keterbatasn berbagai sarana seperti listrik, air bersih serta fasilitas komunikasi, khususnya di Kabaena sehingga tidak heran bila setiap investor yang baru akan masuk ke wilayah itu sering menjadi faktor pertimbangan mereka," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
