Kemendikbudristek gelar pertemuan pejabat tinggi G20 bidang kebudayaan

Pandemi telah mengungkapkan kerentanan laten dalam gaya hidup modern kita

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan pertemuan pertama pejabat tinggi bidang kebudayaan atau 1st Senior Officials Meeting (SOM) G20 secara daring, Jumat.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal karena pada September 2022, Indonesia akan memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Kebudayaan G20 (G20 Culture Ministers’ Meeting).

“Pertemuan ini akan diikuti oleh 30 negara yang terdiri dari 19 negara anggota G20 dan 11 negara undangan. Pertemuan ini diikuti para delegasi dari negara Anggota G20, negara undangan khusus, dan organisasi internasional,” kata Hilmar dalam taklimat media yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan rangkaian kegiatan G20 bidang kebudayaan mengangkat tema “Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan”. Kemendikbudristek melakukan refleksi tentang situasi pascapandemi.

Baca juga: Kemendikbudristek adakan "ruwatan" massal kebudayaan dalam G20

Baca juga: Indonesia angkat empat prioritas pendidikan dan kebudayaan pada G20

“Pandemi telah mengungkapkan kerentanan laten dalam gaya hidup modern kita. Kita tidak lagi berbicara tentang kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, tetapi tentang kelangsungan hidup manusia sebagai spesies. Untuk pulih bersama, dan pulih lebih kuat, kita membutuhkan gaya hidup baru yang lebih berkelanjutan,” Hilmar.

Terdapat dua tujuan utama, Kemendikbudristek mengambil kepemimpinan G20 bidang kebudayaan. Pertama, untuk membangun konsensus global untuk normal baru yang berkelanjutan; dan kedua, menginisiasi agenda pemulihan global melalui pembentukan jaringan aksi bersama di bidang kebudayaan.

Memimpin SOM G20 bidang kebudayaan perdana, Hilmar mengatakan bahwa pertemuan itu akan fokus membahas peran budaya dalam mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan.

“Pertemuan akan mengeksplorasi kemungkinan normal baru, yaitu transisi menuju kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial-ekologis berdasarkan keragaman sumber daya budaya,” jelas Hilmar.

Baca juga: Kemendikbudristek: G20 EdWG jadi ajang menata ekosistem pendidikan

Baca juga: Indonesia ajak dunia tata dan bangun sistem pendidikan