"Pemilu yang seharusnya adalah prosedur demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau sosok yang akan memperjuangkan aspirasi publik justru tidak berfungsi. Ibarat laptop yang terkena virus, virus-nya adalah money politics,” kata Wijayanto saat memberikan pengantar dalam webinar LP3ES bertajuk "Perempuan LP3ES Bicara Regresi Demokrasi", sebagaimana dipantau di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, politik uang yang membuat orang-orang dengan uang yang banyak dan didukung oleh oligarki untuk membeli suara telah mengganggu kesehatan sistem elektoral Indonesia, padahal sistem tersebut merupakan salah satu indikator yang menentukan mundur atau tidaknya sistem demokrasi suatu negara.
Baca juga: Perludem: Pemilu menyumbang perbaikan kinerja demokrasi negara
Baca juga: Pengamat sebut unjuk rasa mahasiswa selamatkan demokrasi yang retak
Wijayanto pun menyampaikan gambaran tersebut dibuktikan melalui salah satu riset yang dilakukan oleh Edward Aspinall dan Ward Barenschot dan dimuat dalam buku Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia. Riset itu menunjukkan bahwa uang memang berpengaruh terhadap perolehan suara dalam pemilu.
Selanjutnya, ujar dia, politik uang pun dapat diibaratkan sebagai lubang hitam dalam demokrasi di Tanah Air. Wijayanto mengatakan politik uang menyebabkan politik di Indonesia berbiaya tinggi.
“Lalu, ini ujungnya akan menjadi korupsi politik yang kemudian berujung pada pelemahan lembaga pemberantas korupsi, seperti KPK. Ini adalah lubang hitam dalam demokrasi Indonesia yang menyebabkan segala macam masalah," lanjut dia.
Oleh karena itu, Wijayanto menilai persoalan politik uang penting untuk diselesaikan demi menghindari kemunduran demokrasi dan membangun peradaban politik Indonesia yang lebih baik.
"Jika (persoalan politik uang) ini bisa diurai, Indonesia bisa memiliki peradaban politik yang lebih baik," ucap dia.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
