Dana Jamkesda Kota Malang menipis

Malang (ANTARA News) - Dana jaminan kesehatan daerah untuk warga miskin di Kota Malang, Jawa Timur, saat ini sudah menipis atau hanya tersisa sebesar Rp1,1 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Enny Sekar Rengganingati, Selasa mengakui, dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari APBD 2011 sebesar Rp3,1 miliar, sekarang hanya tinggal Rp1,1 miliar, padahal saat ini rawan terjadi kejadian luar biasa (KLB).

"Meski 2011 tingga dua bulan lagi, saya khawatir dana yang tersisa itu tidak bisa mengkover seluruh warga miskin (gakin) yang berobat di rumah sakit yang telah ditunjuk Pemkot Malang, yakni RST Soepraoen," tegasnya.

Menurut Enny, jika tidak ada KLB penyakit termasuk demam berdarah di daerah itu, kemungkinan besar masih cukup hingga akhir tahun. Namun, jika terjadi KLB, dan yang tersisa Rp1,1 miliar itu tidak akan mencukupi.

Dana jamkesda di Kota Malang digunakan untuk membiayai gakin yang memiliki kartu jamkesda sekitar 31 ribu jiwa dan pemegang surat pernyataan miskin (SPM) yang mencapai 5.959 jiwa.

Hanya saja, lanjutnya, pada awal musim hujan ini warga rentan terhadap berbagai penyakit termasuk demam berdarah dan diare. Oleh karena itu, warga harus mulai waspada dan melakukan antisipasi dengan menjaga kondisi kesehatan.

Menanggapi menipisnya anggaran jamkesda tersebut Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Christea Frisdiantara berharap tidak akan terjadi KLB penyakit apapun, sehingga anggaran yang tinggal Rp1,1 miliar tersebut mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.

"Jika tidak mencukupi, seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkot Malang terpaksa harus utang dulu pada RST Soepraoen untuk biaya perawatan pasien Jamkesda dan nanti dibayarkan pada tahun 2012," kata politisi dari Partai Demokrat (PD) tersebut.

Layanan kesehatan bagi warga yang menggunakan kartu jamkesda maupun SPM di RST Soepraoen rata-rata sebesar Rp450 juta hingga Rp500 juta per bulan.

Anggaran untuk jamkesd dalam APBD 2011 sebesar Rp2,3 miliar dan sudah habis untuk memenuhi kebutuhan selama tujuh bulan, sehingga Dinkes mengajukan anggaran lagi dalam perubahan anggaran keuangan (PAK), sehingga menjadi Rp3,1 miliar. (E009/M020)