Jayapura (ANTARA News) - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jayapura, mendukung aksi mogok yang dilakukan oleh ratusan karyawan PT Freeport Indonesia di Timika, Kabupaten Mimika guna mendapatkan sejumlah hak-hak yang mereka inginkan.
"Kami mendukung perjuangan ataupun aksi mogok yang dilakukan oleh karyawan Freeport, yang intinya ingin mendapatkan hak-hak mereka," kata ketua Umum Komite Pimpinan Pusat AMP, Rinto Kogoya di Jayapura, Papua, Selasa.
Dikatakannya, apa yang dilakukan oleh pihaknya merupakan suatu bentuk dukungan moril kepada ratusan karyawan penghasil tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia bahkan di dunia itu.
Dan hal ini akan terus mendapatkan simpati dari sejumlah pihak yang peduli akan nasib para karyawan yang berada di Timika, Kabupaten Timika.
"Ini bentuk kepedulian kami kepada mereka (Karyawan Freeport,red) dan saya pastikan warga Papua akan mendukung hal itu. Karena ini semua untuk kebenaran dan rasa keadilan," katanya.
Lebih jauh lagi mahasiswa asal Pegunungan Tengah Papua ini katakan, sejumlah tuntutan yang diajukan oleh ratusan bahkan ribuan karyawan tersebut kepada Freeport merupakan hal yang wajar dan patut diperhatikan dengan lebih mengedepankan kepentingan kesejahteraan.
Dengan tidak menanggapi tuntutan tersebut sebagai tindakan yang melawan hukum ataupun dicap sebagai kriminalisasi kerja.
"Saya kira dan semua orang tahu bahwa tuntutan tersebut dari karyawan Freeport adalah sesuatu yang wajar. Dan jangan menanggapi tuntutan mereka dengan mengalihkan persoalan ke hal yang lainya," katanya.
"Tanggapilah dengan bijak dan arif, kedepankan sikap keberpihakan dan jawablah tuntutan itu dengan rasional," lanjutnya.
Selain itu, kogoya juga katakan pihaknya mengutuk segala tindak kekerasan oleh Militer (TNI/POLRI) terhadap karyawan Freeport, dan menolak campur tangan militer dalam penyelesaian antara karyawan dan manajemen Freeport.
Sementara itu, Maichel Awom sekertaris AMP mengatakan jika manajemen Freeport tidak mampu selesaikan permasalah tersebut maka ada baiknya perusahaan tersebut ditutup saja, karena tidak mendatangkan kesejahteraan bagi karyawanya apa lagi warga Papua pada umumnya.
"Nah, kalau Freeport tidak mampu selesaikan masalah ini sebaiknya ditutup saja," katanya.
Sebelumnya, aksi dukungan ini juga datang dari Forum Dosen Peduli Karyawan Freeport Indonesia dan juga dari Gerakan Rakyat Demokrasi Papua. (ANT-185)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011