Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat akan merangkul masyarakat yang selama ini menolak akan dibangunnya PLTA Karama di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
"Memang ada sekelompok masyarakat di Kecamatan Bonehau yang selama ini tidak rela dan dianggap menghalangi pembangunan PLTA Karama di Kecamatan Bonehau yang akan dibangun pemerintah bersama dengan investor dari negara China,"kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, masyarakat yang menolak itu akan segera dirangkul dan akan diberikan pemahaman bahwa pemerintah di Sulbar membangun mega proyek raksasa PLTA di Kecamatan Bonehau yang didanai investor China melalui China Gezhouba Group International Engineering Co,LTD (CGGC), bukan untuk kepentingan pemerintah saja melainkan untuk kepentingan masyarakat sendiri.
"Tidak ada niat pemerintah sedikitpun membangun PLTA Karama dengan keinginan untuk merugikan masyarakat tetapi demi untuk pembangunan yang lebih baik agar daerah Sulbar dapat berkembang dengan pesat karena telah didukung energi listrik," katanya.
Oleh karena itu ia juga meminta kepada masyarakat yang selama ini terkesan menolak pembangunan PLTA Karama dapat bekerjasama dengan pemerintah demi lancarnya pembangunan PLTA Karama itu.
Gubernur juga telah menyusun strategi dalam rangka mengantisipasi dampak pembangunan PLTA Karama di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, agar tidak merugikan masyarakat setempat.
"Pemerintah di Sulbar segera membentuk tim sembilan terkait pembangun PLTA Karama , yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012," katanya. Ia mengatakan, tim sembilan yang akan dibentuk nantinya akan bertugas mendesain pembangunan PLTA Karama dengan melibatkan ahli berpengalaman agar pembangunan proyek mega raksasa di Sulbar itu tidak menimbulkan dampak lingkungan.
"Pemerintah dan masyarakat akan mengisi tim sembilan itu agar pembangunan PLTA Karama berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya," katanya.
Menurut dia, pemerintah di Sulbar tidak ingin pembangunan PLTA Karama yang dibangun dengan investasi sekitar Rp13 triliun itu menemui hambatan hanya karena persoalan dampak dan ditolak masyarakat.
Ia berharap tim sembilan yang dibentuk dapat bekerja maksimal mendukung pelaksanaan pembangunan PLTA Karama yang akan dibangun dengan berkekuatan sekitar 300 megawatt.
Menurut dia, pemerintah di Sulbar sangat tidak ingin jika pembangunan PLTA Karama yang akan menjadi pembangkit listrik terbesar di Pulau Sulawesi dan akan menjadi penyuplai listrik di Pulau Sulawesi merugikan masyarakat karena adanya dampak yang ditimbulkan. (MFH)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
