Nurhayati sesalkan elite Partai Aceh tolak pilkada

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf menyesalkan keterlibatan elite-elite politik Partai Aceh di balik aksi demonstrasi menolak Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Padahal, ujar Nurhayati kepada pers di Jakarta, Senin, otonomi khusus yang diberikan kepada NAD seharusnya bisa menjadi pintu masuk jalannya demokrasi di negeri Serambi Mekah itu.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini mendesak elite Partai Aceh untuk memberikan ruang tumbuhnya demokrasi di NAD dengan memberikan ruang calon independen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon independen yang dibolehkan maju dalam Pilkada Gubernur Aceh 2011.

"Sebagai parpol terbesar di NAD, seharusnya elite Partai Aceh tidak berlindung di balik UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) dan MoU Helsinki dengan menolak hadirnya calon independen," ujarnya.

Untuk itu, katanya, pemerintah harus tegas dengan tidak membiarkan aksi demonstrasi penolakan terhadap calon gubernur independen berlarut-larut.

Nurhayati juga meminta seluruh pihak terkait untuk turun langsung menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ini kan masa demokrasi yang seharusnya tidak boleh lagi terjadi penolakan seperti itu. Apalagi, putusan MK jelas memberikan ruang untuk calon independen. Jadi, apa yang harus diributkan? Karenanya, DPRD setempat yang mesti turun tangan mengatasi masalah ini. Ini tidak boleh terjadi," katanya.

Lebih jauh Nurhayati mengatakan, aksi demonstrasi penolakan terhadap calon gubernur independen sebenarnya masih jauh untuk disimpulkan sebagai tindakan makar. Namun, semua pihak harus mewaspadai semua kemungkinan ke arah itu dengan mengedepankan keutuhan NKRI.

"Jangan sampai polemik Pilkada NAD memunculkan benih-benih separatis jenis baru," ujarnya.

Ia mengakui bahwa penolakan terhadap calon gubernur independen bisa saja disebut sebagai kekhawatiran Partai Aceh kalah bertarung.

Elite politik Aceh, menurut dia, juga harus menyadari bahwa tindakan mereka melakukan boikot Pilkada berarti melawan hukum konstitusi NKRI.

"Kenapa harus menolak calon independen, sebab ini kan diatur UU. Kalau memang calon tersebut tidak diterima rakyat, pasti tidak akan dipilih. Jadi, kenapa harus ditolak? Selain itu, UU Pemerintah Aceh dan Kekhususan Aceh tetap harus tunduk di bawah konstitusi RI," kata dia.

Pemerintah pusat yang dalam hal ini Kemendagri, Kemenpolhukam dan DPR beserta pemerintah dan DPRD Aceh, menurut dia, harus segera menyelesaikan kemelut Aceh. Selain itu, ia juga berharap seluruh masyarakat Aceh bersatu untuk mewujudkan demokrasi yang jujur dan damai.

"Kita harus bersama-sama menyelesaikan ini. Kemendagri dan DPR harus mendorong agar persoalan Aceh segera diselesaikan. Yang pasti, sebagai negara hukum, semua harus tunduk pada aturan yang berlaku, tidak terkecuali elite politik Aceh," ujarnya.

Sebelumnya, survei yang dilakukan International Republican Institute (IRI) yang didukung oleh USAID membuktikan kehadiran calon independen lebih mendapat tempat di hati masyarakat ketimbang partai politik aceh.

Hasil survei itu menunjukkan 96 persen responden menyatakan partai politik tidak pernah berhubungan dengan mereka.

Responden juga tidak tahu isu atau masalah yang dibicarakan partai politik (66 persen). Sedangkan 11 persen mengatakan yang kerap dibicarakan oleh partai politik ialah soal pembangunan jalan atau perbaikan infrastruktur.

Untuk partai politik atau legislator, responden menginginkan mereka mendatangi rumahnya (65 persen) atau menggelar acara umum (32 persen) sebagai bentuk hubungan partai dengan konstituen. Menyangkut pelaksanaan pilkada, 47 persen responden tidak tahu banyak tentang pilkada, dan 35 persen tidak tahu sama sekali.

Jumlah responden dalam survei ini 1.075 orang dan jajak pendapat dilakukan pada 6-22 Agustus 2011 dan yang dirilis pada 2 November 2011 ini adalah analisis komprehensif dari sikap mengenai tinjauan ekonomi, sosial dan politik Aceh.

Survei digelar dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat kesalahan tiga persen. Sedangkan respons untuk survei mencapai 83 persen.

Tujuan survei IRI ini adalah mengukur opini publik, dan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan kerja IRI dengan partai-partai politik Indonesia.

(T.D011/R007)

14 November 2011

Partai Aceh sebenarnya ingin supaya pilkada berjalan menurut aturan yang jelas dan benar (UUPA) bukan kepentingan penguasa yg sedang berkolaborasi dgn KIP, KPU, Menko Polhukam dll. Prof. Bakhtiar Ali berkata: Pilkada Harus Ditunda Karena Qanun Belum Ada. Sedang Nasir jamil: Pijakan Pelaksanaan Pilkada Harus Jelas.

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 20 November 2011
  
  ada baiknya elite politik mengurangi sedikit porsi bicaranya yang
  makin lama makin tidak jelas kemana tujuanya. lebih baik diam dari pada ngomog terusss
  
  0 0 LaporkanHapus
8 November 2011

ibu nurhayati anggota dewan terhormat ! ibu pelajari dulu apa itu UUPA ? jgn asal ngomong aja bu ! UUPA itu hasil sebuah perjanjian damai antara pemerintah indonesia dan GAM ( Gerakan ACEH Merdeka ) kalau mau dilakukan perubahan UUPA pada pasal apapun yang ngomong dulu donk ama yang perjanjian yakni gam jgn mai ganti pasal suka suka ati mu aja ! itulah yang selalu terjadi ama aceh dari dulu ke dulu ! anggota dewan NKRI pun bodoh kek si nurhaytai ni otak nya uang aja yang tau ! demokrat gitu lho

0 0 Balas LaporkanHapus
7 November 2011

pilkada damai harapan seluruh masyarakat aceh...... semua pemangku kepentingan duduk pakat untuk menyukseskan pilkada. wahai para elite politik aceh sadarlah...... rakyat aceh sudah lama menderita krn konflik masa lalu dan ditambah tsunami . jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, pikirkanlah kepentingan masyarakat.

0 0 Balas LaporkanHapus