Anggota DPR dukung Holding Defend ID tingkatkan pertahanan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendukung pembentukan holding BUMN pertahanan yang bernama Defend ID sebagai upaya keterpaduan dan sinergisitas industri pertahanan dalam membangun kemandirian pertahanan nasional.

"Pembentukan Defend ID sebagai holding dalam industri pertahanan sangat tepat. Saya 10 tahun di Komisi I DPR dan terus menyuarakan sinergisitas ini, tidak tumpang tindih, tapi terkonsolidasi, menguntungkan sesuai semangat yang ada dalam UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan," tutur Evita Nursanty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Evita, sistem pertahanan dan keamanan negara membutuhkan ketersediaan peralatan pertahanan dan keamanan, serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI.

"UU mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinergisitas, dan pemerintah mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan industri pertahanan untuk menjadi maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Saya percaya jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, holding ini akan membawa Indonesia menjadi negara yang disegani di dunia dari sisi industri pertahanannya," ucapnya.

Meskipun demikian, Evita terus mengingatkan pentingnya untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk-produk pertahanan unggulan dan menjadi bagian dari rantai pasok global.

Dia juga mengingatkan Pemerintah bahwa melakukan transformasi di sektor pertahanan ini bukan hal yang mudah. Dibutuhkan visi yang kuat dan besar, inovasi teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang hebat.

"Saya sepakat harus dilakukan dengan kesungguhan. Kadang, kata sinergi dan integrasi itu mudah diucapkan tapi sangat sulit dipraktikkan. Karena itu, industri ini butuh orang-orang yang mampu menerobos dengan gagasan besar, termasuk bagaimana induk holding bisa satu visi dengan seluruh anggota holding dan semua pengguna mulai dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta pihak yang diberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujar Evita

Hal tersebut ia sampaikan ketika menanggapi peluncuran Holding dan Program Strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan yang dinamakan Defence Industry Indonesia atau yang disingkat Defend ID di PT PAL Indonesia (persero), Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4).