Petani tuntut pemerintah konsisten laksanakan program PKL

Jakarta (ANTARA News) - Solidaritas Petani Peduli Pemulihan Kesuburan Lahan (PKL) menuntut pemerintah dan kalangan DPR RI konsisten melaksanakanan program pemulihan kesuburan lahan sebagai tumpuan untuk meningkatkan produksi pangan.

Menurut Koordinator ormas solidaritas petani peduli PKL Henry Suryo di Jakarta, Senin, pelaksanaan program PKL tersebut merupakan salah satu upaya dan harapan petani agar dapat meningkatkan produksi dan swasembada pangan.

Selain itu, ujarnya lagi, apabila program ini dapat berjalan secara berkelanjutan maka akan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Di tengah ancaman krisis pangan dunia, sekitar 5 juta hektare atau 60 persen tanah sawah dari total tanah persawahan di tanah air yaitu 7,9 juta hektare, rusak akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan" kata Henry.

Menghadapi realitas itu, menurut dia, para petani meminta pemerintah agar segera turun tangan dan secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak-dampak penggunaan pupuk kimia.

Pemerintah juga perlu memberi pemahaman alternatif terhadap penggunaan pupuk organik, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Salah satunya, masih kata Henry, dengan memanfaatkan jerami yang dibuat kompos.

Hal ini, sebagai upaya pemerintah untuk menjawab problem kerusakan lahan akibat menurunnya kesuburan tanah itu adalah melalui program pemulihan kesuburan lahan (PKL) dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI pada tahun 2010.

"Ironisnya program itu belum sepenuhnya berjalan, namun sudah ada indikasi-indikasi penggagalan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap terpuruknya swasembada dan ketahanan pangan nasional" Henry menambahkan.

Perwakilan para petani ini juga mengecam agenda neoliberal dibalik penghambatan pemulihan lahan, agar petani kita menurun produktivitasnya sehingga Indonesia dengan penduduk 230 juta jiwa menjadi potensi pasar komoditas pangan impor.

"Program Pemulihan Kesuburan Lahan merupakan program ekonomi kerakyatan dan harus menjadi program prioritas nasional untuk disukseskan semua pihak. DPR harus mendorong pemerintah untuk menuntaskan Program Pemulihan Kesuburan Lahan. Waspadai penggagalan oleh agenda pasar bebas," demikian Henry Suryo.(ANT)