Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu mengatakan, belum saatnya bagi TNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, sebab kedewasaan berpolitik di Indonesia belum mantap. Sesuai menghadiri serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Endriarto Sutarto kepada Marsekal Joko Suyanto di Cilangkap, Senin, Ryammizard menegaskan bahwa TNI tidak mengunakan hak politiknya dulu dalam pemilu meskipun jika dilihat dari undang-undang TNI memiliki hak itu."Partai-partai politik sekarang masih rentan terhadap pengelompokan-pengelompokan, karena itu TNI seharusnya belum menggunakan hak pilihnya," katanya.Ketika ditanya apakah berarti TNI sebaiknya tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009, ia menyetujuinya, kecuali terjadi perubahan besar dalam peta politik di Indonesia. "TNI tidak boleh berpolitik praktis," katanya. Ketika wartawan menyatakan bahwa hak memilih adalah hak setiap warga negara Indonesia termasuk TNI, Ryamizard Ryacudu dengan tegas menyatakan hak prajurit itu sebenarnya sudah diberikan kepada bangsa dan negarannya dengan mengorbankan nyawa untuk bangsa dan negara.Dia menyebutkan dirinya tidak menginginkan TNI terpecah seperti pada Komando Daerah Militer (Kodam) yang mendukung sejumlah partai politik, misalnya pada Partai Demokrat, Golkar, PDIP karena berpolitik praktis. "TNI belum saatnya menggunakan hak pilih pada Pemilu 2009," tegasnya.Ryamizard Ryacudu adalah calon Panglima TNI yang diajukan Presiden (waktu itu) Megawati ke DPR, namun sebelum terlaksana surat pengajuan itu dicabut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian mengajukan Marsekal Joko Suyanto. Kedatangan Ryamizard pada acara serah terima jabatan Panglima TNI itu mendapat perhatian yang luas baik dari perwira TNI, kalangan anggota DPR dan para wartawan.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
