"Selama ini kebijakan yang ada hanya normalisasi aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi, tetapi kebijakan terkait normalisasi lahan milik warga yang terdampak erupsi dan tertimbun material vulkanik belum ada, padahal saat ini sudah satu tahun pascaerupsi Merapi," kata Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto di Sleman, Senin.
Menurut dia, lahan milik warga yang sebagian besar berada di sekitar aliran Sungai Gendol itu, sebelumnya merupakan lahan produktif yang menjadi andalan mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
"Saat ini warga belum bisa berbuat apa-apa, dan masih bingung karena tidak ada kebijakan yang jelas dari pemerintah terkait normalisasi lahan terdampak erupsi tersebut," katanya.
Ia mengatakan diharapkan pemerintah segera mengeluarkan kebijakan, sehingga masyarakat atau warga dapat segera berbuat sesuatu untuk kembali menggarap lahannya.
"Sekarang ini tidak jelas, apakah akan ada program dari pemerintah terkait dengan timbunan material vulkanik itu, atau semua diserahkan kepada masing-masing warga untuk normalisasi lahan milik mereka," katanya.
Heri mengatakan saat ini ada 200 hektare lebih lahan di Desa Kepuharjo yang terdampak erupsi Merapi dan tertimbun material vulkanik, sehingga tidak bisa digarap untuk perkebunan maupun kegiatan ekonomi lainnya.
"Jika ini terus berlarut-larut, maka akan merugikan warga, karena mereka kehilangan akses ekonominya. Harapan kami lahan itu dapat segera dinormalisasi, dan dapat dimanfaatkan kembali," katanya.
Ia mengatakan memang sebagian kecil dari lahan tersebut saat ini mulai direklamasi dengan membuang atau menyingkirkan material pasir dan kerikil yang menutup lahan.
"Sebagian sudah ada warga yang menambang dan menjual pasir maupun kerikil yang menumpuk di lahan mereka, sedangkan batu berukuran besar dimasukkan ke lubang yang digali. Tanah dari penggalian ini kemudian diratakan di atas lahan, sehingga bisa ditanami lagi, dan ini cukup berhasil," katanya. (V001/M008)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
