TNI Tegaskan Jaminan Netral dalam Pemilu

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso kembali menegaskan jaminannya bahwa TNI akan bersikap netral pada Pemilu mendatang, dan menyatakan pihaknya tidak akan menanggung biaya distribusi logistik untuk pesta demokrasi itu.

"Penegasan TNI untuk netral sudah dicanangkan sejak 2004 dan pada 2008 makin dimantapkan dengan diterbitkannya buku saku Netralitas TNI. Saya yakin, tidak ada prajurit TNI yang tidak dapat membaca," ujarnya usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2009, di Jakarta, Rabu.

Djoko mengungkapkan bahwa pihaknya sebagai panglima TNI bersama tiga kepala satf angkatan dan para komandan senantiasa rutin mengingatkan parjurit untuk menjaga netralitas tersebut.

"Layaknya Shalat Jumat dan Misa Minggu di gereja, kami pimpinan rutin mengingatkan dan mengontrol prajurit untuk netral pada Pemilu 2009. Kalau masih ada yang melanggar, itu oknum dan tolong segera laporkan untuk diberi sanksi sesuai perundang-undangan berlaku," kata Djoko.

Panglima TNI mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turut mengawasi jalannya netralitas TNI.

"Jadi, percaya pada kami, bahwa kami serius menjalankan netralitas TNI," ujarnya.

Pada bagian lain, Panglima TNI mengatakan bahwa untuk mensukseskan Pemilu 2009, TNI siap membantu tugas-tugas Komisi Pemilu Umum (KPU) seperti dalam pendistribusian logistik Pemilu, namun tidak akan menanggung biaya logistik itu..

"Semua memerlukan perencanaan yang matang sejak awal. Seperti bantuan apa yang diperlukan, armada apa yang diminta apakah kapal, pesawat atau lainnya, dan daerahnya dimana, siapa yang bertanggungjawab mengawal logistik itu. Karena TNI tidak bisa menalangi lagi," katanya.

Ditambahkannya hingga kini pihaknya masih menunggu perencanaan pendistribusian logistik Pemilu dari KPU.

"Setelah dikoordinasikan secara matang, antara TNI, KPU, Panwaslu, maka pendistribusian itu akan dirancang dalam sebuah rencana operasi, termasuk menyangkut jumlah personel, jumlah dan jenis armada yang digunakan," tuturnya.

Jadi, lanjut dia, selama data-data itu belum ada maka pihaknya belum bisa merancang sebuah operasi pendistribusian logistik Pemilu, termasuk berapa biaya yang diperlukan.

"Yang jelas,kita tidak akan lagi menalangi biayanya," ujar Djoko .(*)