"Sejak pandemi COVID-19, tren laporan masyarakat mulai banyak yang menyampaikan secara online, yaitu 70 laporan. Meski dominasi melalui jasa pengiriman surat sebanyak 191 laporan dan datang secara langsung 119 laporan, 5 laporan sisanya berupa informasi atas dugaan pelanggaran perilaku hakim," kata Joko dalam konferensi pers daring Bidang Pengawasan Hakim Triwulan Pertama Tahun 2022, disiarkan di kanal YouTube Komisi Yudisial, dipantau dari Jakarta, Rabu.
Apabila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2021, jumlah laporan masyarakat relatif sama. Tahun lalu, KY menerima laporan sebanyak 378 laporan. Menurut Joko, antusiasme publik ini membuktikan peran aktif publik dalam menjaga integritas hakim sehingga peradilan bersih dan berwibawa dapat terwujud.
Joko menguraikan 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Menurutnya, dari tahun ke tahun relatif tidak banyak perubahan, dengan provinsi yang paling banyak adalah DKI Jakarta dengan 78 laporan.
Adapun dilihat dari jenis peradilan yang dilaporkan, masih didominasi oleh peradilan umum, yakni 241 laporan. Posisi selanjutnya, yakni peradilan agama 39 laporan, Mahkamah Agung 38 laporan, Tata Usaha Negara sejumlah 26 laporan, Niaga 13 laporan, Tipikor 7 laporan, Hubungan Industrial 6 laporan, Militer 5 laporan, dan 10 laporan lainnya.
Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno karena KY perlu melakukan verifikasi laporan yang masuk terkait dengan kelengkapan persyaratan, seperti telah memenuhi syarat administrasi dan substansi, untuk dapat diregistrasi.
"Dari yang telah diverifikasi sejumlah 359 laporan dengan persentase 93,24 persen dari laporan yang diterima, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi sebanyak 68 laporan. Yaitu berasal dari laporan tahun 2021 sebanyak 48, dan tahun 2022 sebanyak 20," ucap Joko.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa periode 3 Januari hingga 31 Maret 2022, KY telah menerima 108 permohonan pemantauan yang berasal dari 84 laporan masyarakat dan 24 pemantauan berdasarkan inisiatif KY.
"Pemantauan persidangan adalah langkah pencegahan agar hakim tetap bersikap independen dan imparsial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hasil dari tindak lanjut permohonan pemantauan periode Januari hingga Maret 2022 adalah 54 dapat dilakukan pemantauan, 20 tidak dapat dilakukan pemantauan, dan 34 dalam tahap analisis," kata Joko.
Ada beberapa sebab permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan. Ada yang bukan merupakan kewenangan KY, kemudian adapula perkara yang dimohonkan ternyata sudah diputus, dan tidak ada dugaan awal pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim.
Baca juga: Presiden: Kemitraan strategis KY-MA kunci menjaga marwah para hakim
Baca juga: Presiden: Pemerintah apresiasi transparansi Komisi Yudisial
Baca juga: Seorang calon hakim agung mundur seleksi kualitas yang diadakan KY
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
