Wapres terima audiensi perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Papua

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, menerima audiensi perwakilan gereja se-Tanah Papua yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Papua dan Papua Barat (PGGP), di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, dia dan perwakilan gereja-gereja membahas pembangunan berkelanjutan, hingga upaya rekonsiliasi di Tanah Papua. "Sore hari ini saya mendapat kunjungan dari Persekutuan Gereja-Gereja Papua dan Papua Barat. Perwakilan gereja-gereja datang menyampaikan usulan konstruktif," ujar dia, seusai pertemuan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, keberadaan persekutuan gereja di Papua maupun Papua Barat, memudahkan pemerintah dalam berkolaborasi dengan gereja-gereja di Tanah Papua. "Peran gereja penting untuk pembangunan berkelanjutan di Papua serta membangun kedamaian dan kesejahteraan," ujar dia.

Ia menyampaikan dalam pertemuan tersebut turut terbangun dialog dalam rangka membangun rekonsiliasi, dan menghilangkan konflik di Tanah Papua.

"Kita sepakat bagaimana mencari solusi, bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik. Yang kita wariskan harus pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan gereja akan mengusahakan mencari solusi, ini yang penting," ujar dia.

Untuk diketahui PGGP merupakan lembaga bersama (oikumenis) serta forum dialog bagi gereja-gereja di Papua, yang merupakan representasi dari 58 denominasi gereja di Papua dan 48 denominasi di Papua Barat, yang berasal dari 5 aras (rumpun) gereja besar di seluruh Tanah Papua.

Tujuan audiensi para pendeta untuk menyampaikan dokumen rekomendasi hasil Konferensi Pimpinan-Pimpinan Gereja di Tanah Papua, 15-17 Februari 2022, di Jayapura, sebagai bagian dari peringatan Hari Pekabaran Injil (HPI) ke-167 Tahun di Tanah Papua.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam HPI kali ini turut dibawa PGGP dan PGGP Papua Barat kepada dia sebagai koordinator Program Percepatan Pembangunan Papua, agar berbagai aspirasi gereja-gereja di Papua dapat didengar langsung dan ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Komunikasi antara sesama pemuka agama ini menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan sosio-kultural dan religius dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama sepanjang sejarah pembangunan Papua.