Peran multi-pihak dibutuhkan untuk capai target rehabilitasi mangrove

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Nani Hendiarti mengatakan dukungan dari multi-pihak, termasuk sektor swasta, dibutuhkan untuk mencapai target rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 600 ribu hektar pada 2024.

"Kami ingin mewujudkan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia melalui kolaborasi. Itu kata kuncinya, kolaborasi multi-stakeholder," kata Nani dalam webinar, Rabu.

Nani mengatakan bahwa pelestarian mangrove bukan hanya aktivitas penanaman pohon, melainkan juga tentang pemeliharaan ekosistem yang telah ada dan dalam kondisi baik, seperti mangrove lebat seluas 3,1 juta hektar yang mendominasi sebaran total mangrove Indonesia.

Menurut Peta Mangrove Nasional 2021, Indonesia memiliki total luas mangrove sebesar 3,3 juta hektar, terdiri dari mangrove lebat sebesar 93 persen, mangrove sedang seluas 188 ribu hektar (5 persen), dan mangrove jarang seluas 54 ribu (2 persen).

"Pekerjaan rumah kita bersama adalah mengoptimalkan fungsi mangrove ini sehingga nanti bukan hanya fokus pada penanaman, tapi juga bagaimana memelihara, menjaga, dan meningkatkan nilainya. Itu yang memang ditargetkan oleh kami," kata Nani.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan ekosistem mangrove dapat terancam akibat keberadaan sampah laut. Oleh sebab itu, menurutnya, upaya pemeliharaan menjadi penting untuk dilakukan bekerja sama dengan multi-pihak.

Nani menyebutkan Indonesia sudah berhasil mengurangi kebocoran sampah dari darat ke laut sekitar 28,5 persen hingga tahun 2021. Menurutnya, capaian tersebut menggembirakan mengingat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 menargetkan pengurangan sampah laut sebanyak 70 persen.

"Kita bisa menjaga komitmen pengurangan (sampah laut tersebut) karena dukungan dukungan dari multi-pihak, termasuk dari sektor swasta, komunitas, dan sebagainya," ujarnya.

Nani mengatakan pemerintah sangat serius untuk menyelesaikan tantangan penanganan sampah laut. Hal tersebut terepresentasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang merangkum lima strategi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut.

Kelima strategi tersebut antara lain gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan; pengelolaan sampah yang bersumber dari darat; penanggulangan sampah di pesisir dan laut; mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan Hukum; serta penelitian dan pengembangan.

"Strategi nomor satu adalah perubahan perilaku. Jadi kami juga membutuhkan dukungan semua pihak. Ini yang tidak mudah dan butuh konsisten untuk bisa mendapatkan hasil yang baik," ujarnya.

Nani mengatakan pihaknya optimis upaya rehabilitasi ekosistem mangrove akan terus membaik sebab saat ini kemitraan pemerintah dengan berbagai pihak sudah lebih kuat. Ia juga berharap agar kegiatan-kegiatan lain terkait rehabilitasi mangrove dapat berjalan normal kembali sepenuhnya seiring dengan pulihnya kondisi pandemi.