Indonesia jadi model negara demokrasi

Nusa Dua (ANTARA News) - Indonesia dapat menjadi model negara demokrasi karena mampu menjalankan proses pemerintahan yang aman dan berkembang baik, walaupun presiden dengan para kepala daerahnya berasal dari partai yang berbeda.

"Kami kagum dengan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia," kata Ketua Dewan Liberal dan Demokrat Asia (Council of Asian Liberals and Democrats) Rajiva Wijesinha, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Dalam sambutannya saat acara pembukaan konperensi internasional bertajuk "Pluralisme dan Pembangunan di Asia, Isu dan Prospek" yang diselenggarakan oleh CALD bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan selaku perwakilan lembaga demokrasi di Indonesia itu, ia menyampaikan kekagumannya pada demokrasi yang telah dikembangkan di Tanah Air

"Konperensi ini menjadi semakin tepat dilaksanakan di Indonesia, negara ini merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai perbedaan, namun akhirnya tetap satu jua. Perbedaan yang ada tidak menjadi hambatan untuk membangun iklim demokrasi," ujarnya.

Spirit ini, kata Rajiva, sesuai pula dengan filosofi yang dianut CALD yakni menghargai HAM sekaligus kebebasan. Maksudnya, dalam menjaga pluralitas masih tetap melindungi kaum minoritas.

"Prinsip kebebasan yang dijalankan, bagaimana pun itu hendaknya ada aturan main yang tetap ditaati," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hankam dan Hubungan Internasional PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengatakan bahwa konperensi ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh CALD dengan negara-negara di Asia untuk saling menukar ide dalam pengembangan demokrasi dan nilai-nilai pluralisme.

Pelaksanaan konferensi CALD di Bali, ujar dia, menjadi kesempatan pertama kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah.

"Targetnya, dari konferensi yang berlangsung selama empat hari ini dapat lebih dikedepankan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia," katanya.

Demokrasi, menurut dia, memang mempunyai nilai universal, namun ada nilai lokal yang tetap bisa disumbangkan.

"Melalui konperensi inilah akan berusaha digali dan dikembangkan demokrasi dengan ciri khas masyarakat Asia. Sekaligus akan dibahas tentang kritik dan autokritik penyelenggaraan demokrasi," ujarnya.

Konperensi internasional tersebut diikuti oleh 50 peserta yang merupakan perwakilan dari 16 negara di kawasan Asia.
(T.KR-LHS/M019)