BI tegaskan Payment ID akan digunakan untuk analisis internal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono menegaskan pengembangan Payment ID yang ada dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 akan digunakan untuk analisis internal Bank Sentral.

"Jadi bukan untuk transaksi, tetapi untuk analisis. Kami akan mengambil Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," kata Doni dalam Pengumuman Hasil RDG Bulanan Bulan April 2022 Cakupan Triwulanan di Jakarta, Selasa.

Saat ini, Payment ID masih dalam desain konseptual sehingga BI akan terlebih dahulu mencari pengidentifikasi parameter atau unique key identifier.

Ia menjelaskan Payment ID merupakan persyaratan data granular untuk ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD), baik dari individu maupun badan usaha.

Pada bulan Maret 2022, Otoritas Moneter secara internal sedang mencari Payment ID dari BI-ANTASENA dan uang elektronik harian untuk analisis.

"Working group keempat pada April ini juga sedang melakukan eksplorasi terhadap data-data dan tentunya untuk keperluan analisis, termasuk pembersihan data kepada BI-FAST," tuturnya.

BSPI 2025 mencatat BI akan membangun Payment ID yang memanfaatkan data granular dari transaksi pembayaran, yang akan memungkinkan big data yang diperoleh dari transaksi pembayaran diolah lebih lanjut menjadi konten informasi yang bernilai tambah tinggi untuk inklusi ekonomi dan keuangan.

Bank Sentral akan memprioritaskan ketersediaan Payment ID yang andal, mudah diverifikasi, dan dapat digunakan untuk memfasilitasi akses ke layanan keuangan
digital.

Adapun atribut Payment ID akan diselaraskan dengan berbagai proxy ID yang dikembangkan pada infrastruktur sistem pembayaran ritel.

Payment ID juga akan dikembangkan sebagai unique key atau parameter yang menghubungkan secara elektronis berbagai penyaluran subsidi dan transfer pemerintah ke rekening bank milik individu penerima subsidi.

Penerima subsidi akan diidentifikasi dan diautentikasi berdasarkan Payment ID-nya, termasuk untuk proses digital Know Your Customer (KYC).

Strategi ini tidak hanya akan meningkatkan akurasi penyaluran subsidi pemerintah, namun juga mendorong inklusi ekonomi-keuangan yang lebih luas.